Soal Pariwisata, WH Evaluasi Parkir Liar

oleh -


Palapanews.com- Gubernur Banten, Wahidin Halim resmi membuka acara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 yang berlokasi di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Rabu (12/12/2018).

Selain Gubernur WH, nampak hadir Andika Hazrumy Wakil Gubernur Banten, Danrem 052 Wijayakrama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, Walikota dan Bupati se-Banten, Kapolda Banten serta Ketua DPRD Banten.

Dalam kesempatan itu menurut WH, program pembangunan harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan visi dan misi yang diselaraskan juga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kata WH, banyak asset dari alam di Banten yang mumpuni dan bagus jika dilelola dengan baik. Ada lahan luas untuk pertanian, ke depan potensi bagus untuk dikelola sebagai asset pendapatan daerah dan petani setempat. Bahkan bisa menjadi suplai kebutuhan hasil pertanian ke daerah lain.

“RPJMD yang sekarang sedang dijalankan termasuk untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, parawisata dan semua yang masuk dalam RPJMD,” ucapnya dalam pembukaannya.

Kata WH melanjutkan, salah satu isu yang masuk dalam RPJMD memang ada ditemukan sejumlah persoalan termasuk di sektor parawisata yang harus dikelola secara serius.

Maka itu pemerintah kota dan kabupaten yang mempunya asset parawisata juga harus bisa sinergi dengan Pemprov Banten.

Sebab masalah yang timbul dari keluhan wisatawan lokal atau luar daerah cukup luar biasa, meskipun ini menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten tetapi di lapangan ditemukan masyarakat kita yang harus diarahkan supaya terbiasa menerima pengunjung layaknya di Bali atau Lombok.

“Wisatawan yang datang kerap menemukan keluhan masih adanya parkir liar dan kuliner yang mahal serta masyarakat yang belum bisa menyambut dengan baik wisatawan seperti di Bali atau Lombok,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI ini menjelaskan.

Maka itu peserta yang hadir nantinya dapat membahas persoalan-persoalan dengan acuan RPJMD dan RPJMN. Dengan diskusi secara kritis untuk prospek pelayanan pembangunan daerah.

“Saya kira peserta yang diundang bisa berdikusi secara kritis tanpa mengurangi peran masing-masing,” tandas WH. (ydh)

Komentar Anda

comments