Palapanews.com- Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan mengkritisi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017 yang disampaikan Walikota, Airin Rachmi Diany.
“Forum pembahasan Raperda LKPJ merupakan momentum yang tepat, dan seharusnya untuk mengevaluasi kinerja Pemkot Tangsel dalam tahun anggaran 2017 lalu,” kata Koordinator TRUTH, Suhendar.
Pemkot Tangsel, menurutnya butuh kritik agar kinerja dan pelayanannya terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
“Forum ini harus menjadi ajang untuk memperbaiki kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bermasalah, dari mulai pendidikan, insfrastruktur, perizinan, hingga pengisian jabatan,” ujarnya.
Dari forum pembahasan LKPJ itu juga, menurut Suhendar masyarakat dapat melihat dan menilai mana politisi di DPRD yang dianggap konsisten terhadap platform partainya dalam mengawal pembangunan di Kota Tangsel.
“Masyarakat juga bisa melihat mana politisi yang munafik, kemarin vokal mengkritisi diluar, tapi lihat di forum ini, apakah sikapnya sama?”tegasnya.
Sebelumnya, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany juga mengatakan, bahwa pelaksanaan APBD 2017 itu, diklaimnya, sudah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan mengacu kepada RPJMD kota Tangerang Selatan tahun 2012-2021 serta RPJPD tahun 2005-2025.
Untuk LKPJ itu sendiri, Airin mengatakan bahwa Pemkot Tangsel, pada tahun anggaran 2017 yang tertuang pada APBD sebesar Rp2,918 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp3 triliun atau meningkat sebesar 102,79 persen
“Tahun ini pendapatan Pemkot Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp3 triliun atau meningkat sebesar 102,79 persen,” ujarnya. (jok)
