Palapanews.com- Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie meminta pengembang perumahan di kota “seribu cluster” ini dapat menjalankan program bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU). Ini dilakukan untuk menciptakan hunian berimbang di Tangsel.
“Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah dengan lingkungan yang sehat,” katanya pada Seminar Hari Perumahan Nasional dengan tema Tingkatkan Tertib Pengelolaan PSU Pembangunan Perumahan Berimbang di Serpong, Rabu (17/5/2017).
Benyamin berharap, Hari Perumahan Nasional menjadi momentum hari ini dapat peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian layak, terlebih mengingat lingkungan strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin berat.
“Backlog atau kekurangan rumah mencapai 11,4 Juta unit di seluruh Indonesia, sedangkan untuk di Tangsel mencapai 48.008 unit. Oleh sebab itu, kami mengajak masyarakat terutama pelaku pembangunan perumahan untuk terus meningkatkan pembangunan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Benyamin menjelaskan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan PSU umum perumahan harus memenuhi persyaratan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah, keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian dan ketentuan teknis pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selain perlunya pengelolaan PSU yang tertib, dalam rangka pemenuhan rumah layak huni, terutama MBR, maka pembangunan perumahan dengan hunian berimbang juga harus segera dicanangkan sebagai komitmen bersama antara pelaku pembangunan dengan pemkot Tangsel, dimana pelaku pembangunan rumah komersial diwajibkan untuk membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tukasnya.
Sementara, Ketua panitia Edwin Qodriyanto menjelaskan seminar ini merupakan wujud komitmen berama dalam rangka hari perumahan. Dirinya ingin memberikan pemahaman yang mendalam atas kepentingan PSU, dan perlu serah terima dan komitmen pengembang perumahan untuk menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.
“Ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah 1 juta rumah setiap tahun, dengan rumah yang layak huni,” singkatnya. (nad)
