Kinerja Dewan Pendidikan Tangsel Dinilai Nihil

oleh -
Sonny Majid. (ist)
Sonny Majid. (ist)

Tangsel, PalapaNews.com – Kinerja Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan (DPK) disoal. Fungsi pengawasan yang dimiliki untuk mengawasi dunia pendidikan di kota Cerdas, Modern dan Religius itu tak dijalankan.

“Contohnya soal dugaan pungli (pungutan liar) pada PSB (Penerimaan Siswa Baru), DPK justru tidak bersuara,” kata Penggiat Muda Nahdlatul Ulama, Sonny Majid, Rabu (17/8/2016).

Menurutnya, dugaan pungli yang dilakukan secara terang-terangan terjadi pada saat PSB tahun ajaran 2016 beberapa waktu lalu, baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK.

“Pihak panitia sekolah sudah berani secara terang-terangan, PSB kemarin itu cukup memprihatinkan. Ini ulang oknum, tapi tuduhannya bisa merembet kemana-mana,” katanya.

Kata dia, nilai dugaan pungli beragam. Berbeda nominalnya antara sekolah favorit dengan yang bukan favorit. Untuk sekolah favorit angkanya bisa tembus puluhan juta. DPK seharusnya, mengawasi dugaan pungli, sebagaimana tugasnya yakni mengevaluasi, memberi masukan, ikut mengembangkan konsep pendidikan dan mengawasi dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ataupun DPRD Kota Tangsel.

“Ini DPK gak pernah sedikitpun mempublikasi temuan-temuan lapangannya. Harusnya DPK menjadi penyeimbang, namanya kan jelas Dewan Pendidikan Kota. Sampai sekarang juga belum ada tuh rencana strategis DPK yang dibeberkan kepada media, minimal tentang pengembangan pendidikan deh,” tegasnya.

Akibat maraknya dugaan pungli tersebut, sistem kuota siswa miskin di sekolah, pada akhirnya terganggu. Padahal, ditambahkan Sonny yang juga pembelajar di Tangsel Institut, secara tegas Dinas Pendidikan mengatur bahwa siswa lokal dengan ukuran jarak dari sekolah, harus difasilitasi bersekolah di sekolah tersebut.

“Ini yang dikenal jalur lokal,” tegasnya.

Justru sebaliknya, kejadian dugaan pungli itu malah dipolitisir oleh sekelompok oknum untuk menjatuhkan Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Mathodah. Alasannya, karena dugaan pungli PSB belum lama ini dilakukan secara masif.

“Dalam sistem tata kelola pemerintahan, tidak akan maksimal pengawasan dilakukan oleh satu institusi seperti dinas pendidikan, makanya ada tambahan instrumen institusi lain, ya seperti DPK ini untuk membantu mengawasi,” lanjut dia.

Selain masalah PSB, DPK juga tidak pernah menyoroti aliran bantuan subsidi silang kepada siswa miskin, dan pengadaan paket buku kurikulum. Belum lagi dugaan pungutan yang dilakukan internal sekolah. Hal ini akan merusak konsep pendidikan di Tangsel yang sebenarnya sudah baik. Memang ironis, ketika DPK justru memeroleh fasilitas oleh negara mulai dari kendaraan operasional, honor, kantor dan lainnya. Tapi berbanding terbalik dengan kinerjanya.

Kabarnya, Dinas Pendidikan kini tengah mengusulkan anggaran pemilihan anggota DPK Tangsel yang baru. Pengajuan anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk panitia seleksi (pansel) bekerja. Kapan jadwalnya, sejauh ini menurut sumber di Dinas Pendidikan disebutkan masih tentatif. (one)

Komentar Anda

comments