Kubu Arsid & Ikhsan Tolak Hasil Pleno KPU Tangsel

oleh -
Suasa Pleno Rekap Suara KPU Kota Tangsel. (jok)
Suasa Pleno Rekap Suara KPU Kota Tangsel. (jok)
Suasa Pleno Rekap Suara KPU Kota Tangsel. (jok)

PalapaNews- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara tingkat KPU Kota Tangsel di Damai Indah Golf BSD, Serpong, berjalan panas, Kamis (17/12/2015).

Bahkan, kubu pasangan nomor urut 1 Ikhsan Modjo-Li Claudia dan pasangan nomor urut 2 Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri menolak hasil pleno yang digelar KPU Kota Tangsel.

Rapat pleno sempat berlangsung tegang ketika Rully, saksi pasangan Arsid-Elvier meminta KPU Tangsel mebongkar seluruh form C6, undangan pencoblosan. Rully meminta agar KPU mempelihatkan berapa jumlah C6 yang dikembalikan oleh Panitia Pemungugtan Suara (PPS).

Dari aturan yang ada, kata dia, C6 yang berlebih harus dikembalikan sehari sebelum pencoblosan. Tetapi, Rully menilai pada hari pencoblosan masih banyak form C6 yang dipegang oleh petugas di TPS.

“Makanya kami minta bongkar semua laporan terkait berapa jumlah C6 yang dikembalikan oleh petugas TPS ke PPS. Agar kita semua di sini tranparan,” tegasnya.

Tanggapan Rully itu pun akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh KPU Tangsel. Badrussalam selaku pimpinan sidang tersebut mengatakan sidang tersebut hanya membacakan hasil pleno, tidak untuk mengoreksi dan juga memperosolakan yang lain.

“Kalau memang banyak keberatan, kita menyiapkan form untuk mencatat semua keberatan yang ada. karena diaturanya kami hanya melakukan rekapitulasi dan memplenokannya,” tuturnya.

Rully dan Drajat terus mendesak agar KPU memenuhi tuntutannya. Namun tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU. Hingga akhirnya Rully dan timnya meniggalkan ruangan sidang.

“Kami melihat banyak proses yag dilanggar dalam perhelatan Pilkada ini. Dan kami keluar bukan berati memboikot, tetapi kami hanya menginginkan hak konstitusi kami dihargai,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, proses-proses yang dilangar menurutnya soal netralitas penyelenggara. Dan juga ada bukti soal mobilisasi para RT/RW, dengan menggunakan program pemerintah.

“Dan dari data-data pemilih yang ada, kami masih memiliki banyak bukti, dan ini akan kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi MK), dan kami juga akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penyelanggara yang tidak netral dan berpihak,” ujarnya. (jok)

Komentar Anda

comments