Lenyapnya (Etika Politik) Pilkada Tangsel

oleh -
Baliho pasangan calon di Bundaran Maruga, Ciputat. (one)
Baliho pasangan calon di Bundaran Maruga, Ciputat. (one)

ETIKA politik seolah dilenyapkan ketika sebuah pertarungan politik digelar.Tak hanya etika, nalar waras dan gagasan cerdas pun seolah hilang entah kemana perginya. Padahal etika dan nalar yang “waras” adalah cerminan bagi sebuah bangsa yang beradab.

Dalam sebuah kontestasi politik etika dan nalar semestinya menjadi panglima. Faktanya, etika hanya menjadi “bumper” untuk saling menjatuhkan dan mencitrakan diri dari para kontestan. Ada yang meneriakkan korupsi, tapi sejak dalam “pikirannya” korup. Ada yang berteriak “anti dinasti” tapi pelan dan pasti “membangun dinasti” melalui pelibatan adik, kakak dan keluarga dalam tim sukses. Hasilnya, tentu saja dapat ditebak: rakyat makin muak pada politik yang serba dangkal sebagaimana terjadi sekarang.

Membangun demokrasi sebagaimana yang kita lakukan saat ini semestinya diperkuat dengan etika politik yang sehat. Sebagai sebuah  cabang dari  filsafat, etika merupakan kumpulan norma moral yang di dalamnya terdapat (bahkan memaksa) ketaatan untuk mentaatinya.

Bukan sebaliknya. Norma hanya menjadi “bungkus” pemanis guna pencitraan belaka. Utamanya dalam  kontestasi pilkada seperti saat ini.

Perang “pencitraan” melalui berita menjelek-jelekkan kandidat makin menguat ketimbang perang pada “prestasi dan kerja nyata”. Inilah wajah demokrasi yang  menihilkan kewarasan di ruang publik termasuk di Tangsel.

Pilkada Kota Tangsel kini diikuti oleh tiga pasang kandidat. Kota yang saat  ini sedang giat membangun inipun tak luput dari virus “kedangkalan politik” para elit-elitnya.

Prilaku elit politik Tangsel sejalan dengan praktik  kebringasan serta  kerakusan guna mendapatkan kekuasaan sebagaimana tampil dan mengemuka saat ini.

Padahal, kekuasaan yang pencapaiannya melalui jalur politik tak seseram dan seburuk yang mereka lakukan (saling menjatuhkan dan tindakan premanisme).

Politik adalah seni. begitu kata para pemikir. Ibarat seni, politik harusnya dilakukan secara bermartabat dan beradab. Tidak menggunakan sentimen “pribadi” bahkan “kekanak-kanakan”.

Menurut para filosof juga, politik adalah cara agar rakyat atau calon pemilihnya terpengaruh dengan gagasan yang dimiliki kandidat. Cara kandidat mempengaruhi inilah yang kemudian dapat ditafsirkan bermacam-macam oleh para pengikut aliran pemikiran tersebut.

Dalam konteks Tangsel misalnya, kegaduhan politik  kian menjadi-jadi beberapa bulan kebelakang. Khususnya  ketika ketiga pasang calon resmi menjadi  paslon (pasangan calon) Walikota dan Wakil Walikota Tangsel masa bakti 2016-2021.

Perang opini dan saling menjelek-jelekkan antar masing-masing kandidat pun terjadi. Persoalan “pribadi” yang  sifatnya “private” pun menjadi bulan-bulanan yang terus dimainkan oleh rival kandidat . Targetnya  jelas agar  kepercayaan publik dan para pemilih bergeser pilihannya kepada kandidat  yang “membesarkan” isu “private” tersebut.

Akhirnya, ruang publik dan ruang  private pun bercampur aduk menjadi sebuah opini publik. Masyarakat yang mencerna itupun tak lagi jernih melihat mana urusan “pribadi” dan urusan “publik”.

Etika pun lenyap entah kemana. Tak ada pencerdasan politik sekaligus pencerahan dalam pengolahan informasi. Imbasnya, rakyat Tangsel terancam memilih pemimpinnya dengan cara membeli “kucing dalam karung” bahkan tergoda dengan “pemimpin pencitraan” seperti yang sudah-sudah.

Rakyat Dikorbankan

Rakyat kini muak dengan pemimpin yang mengambil keuntungan diatas kelemahan “lawan politik” khususnya urusan pribadi seseorang. Rakyat justru menagih kepada elit politik Tangsel untuk memberikan kecerdasan mana  yang “urusan publik” dan manapula yang urusan “private, keluarga” dan sebagainya. Bukan malah mencampur adukkan kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang menyesatkan.

Sayangnya, fakta dilapangan sudah menguat. Bahwa isu “private” kini menjadi “jualan politik” kepada calon konstituennya. Pendidikan politik yang identik dengan “pencerahan” berbalik menjadi “pembodohan” yang dilakukan kandidat  tertentu kepada warga Tangsel.

Inilah tugas penting bagi  pegiat demokrasi khususnya di Kota Tangsel ini. Memperkeruh suasana dengan banjir informasi yang menyesatkan hanya akan menumpulkan kesadaran demokratis rakyat Tangsel.

Karena itu, upaya  para kandidat  yang mengusung “kejelekkan” kandidat  utamanya dalam konteks “private” merupakan kesalahan fatal yang berimbas pada kandidat itu sendiri. Etika yang  ditabrak sekaligus “dikangkangi” saat pilkada menjadi ukuran kepemimpinan kandidat tersebut.

Bagaimana mereka dapat menjadi pemimpin yang “baik” jika cara yang digunakan penuh “dosa dan cara-cara kotor alias barbarian”?

Lagipula, berita negatif tak selamanya berbuah negatif. Bukankah semakin dijelek-jelekkan manusia itu akan menjadi pusat perhatian. Bukankah semakin kontroversial seseorang semakin banyak  yang  ingin menjadi sahabat dan temannya? inilah hukum dalam konteks komunikasi massa sebagaimana tertuang pada buku-buku perkuliahan.

Dalam konteks etika politik itulah kami menghimbau agar pilkada Tangsel (seharusnya) tak mesti gaduh dengan urusan private yang dialamatkan kepada  kandidat tertentu. Persoalan utama yang seharusnya dan hingga kini masih menjadi pertanyaan mendasar bagi para kandidat tersebut adalah “gagasan dan ide” apa yang diberikan jika mereka diamanahkan untuk memimpin kota yang berpenduduk 1 juta lebih manusia ini?

Selain gagasan yang mereka milki, pertanyaan selanjutnya dan paling penting bagi warga Tangsel ialah; sudah berbuat apakah para kandidat tersebut bagi Warganya?

Saatnya ruang publik diisi dengan perdebatan yang cerdas dan mencerahkan. Sudah  saatnya rakyat diberikan pemahaman terkait program dan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diberikan para kandidat bagi warga Tangsel saat mereka memimpin.

Bukan sebaliknya sebagaimana yang kita lihat dan cermati beberapa waktu belakangan ini. Para kandidat saling sibuk menghabiskan energi “memblow up” urusan “private” yang sesungguhnya bertujuan untuk mencari simpatik rakyat Tangsel.

Meskipun disadari bukanlah simpatik  yang didapat malah kebalikkanya,  rakyat makin hari semakin simpatik dan meyakini pada pihak yang diserang (dizholimi) dan menjadi antipati dengan  pemimpin yang “mengambil keuntungan (pragmatisme) politik” khususnya mereka yang mengangkat isu “private” seseorang dalam ajang pilkada Tangsel kali ini.

Siapakah mereka? mari kita cermati pada 1 atau 2 bulan kedepan. **

Penulis: Mufti Azmi Milladi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten

Komentar Anda

comments