TINDAKAN anarkis merupakan ancaman dalam setiap Pilkada di sebuah daerah. Tindakan itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang “secara fisik” ada juga yang kadang dilakukan dengan terror “psikologis” melalui ancaman dan tekanan. Kedua tindakan anarkis tersebut dapat berbuah hukum (sanksi) jika sang pelaku memenuhi syarat pembuktikan melakukan tindakan.
Nah, kondisi itulah yang sekirannya terjadi di Kota Tangsel pada tanggal 20 September lalu. Kisahnya berawal saat KPUD Kota Tangsel menyelenggarakan pilkada damai untuk mengenalkan calon-calon kepada masyarakat.
Aksi anarkis itu terekam kamera dan diupload melalui Youtube (lih link : https://youtu.be/tQ5lBgeXhCE). Dari rekaman tersebut terlihat bahwa tindakan anarkis terjadi dan dilakukan oleh pasangan kandidat nomor urut 2.
Tujuan serangannya jelas, bukan ke pasangan kandidat nomor 1 tetapi nomor 3. Dari informasi yang dikumpulkan bahwa aksi anarkisme itu terjadi di Jalan Benda, Pamulang 2. Kebetulan daerah tersebut adalah dekat dengan rumah salah satu kandidat yaitu Arsid. Saat melintas di jalan tersebut, rombongan Airin-Benyamin di teriaki “koruptor” dan kata-kata maki lainnya (character assassination) saat melintas. Dari video itu juga terekam aksi anarkisme yang dilakukan tidak saja “umpatan” kepada pasangan nomor urut 3 tapi juga pelemparan terhadap mobil Ambulance dan Satpol PP.
Menurut beberapa media yang memberitakan “tindakan anarkis” itu, pendukung pasangan nomor urut 2 tersebut kemudian melakukan “pelemparan” kepada rombongan pasangan nomor urut 3.
Dari kedua tindakan tersebut, nyatalah bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh pendukung nomor urut 2. Unsur-unsur pembuktiaan pun sebenarnya sudah ada. Namun sayangnya tindakan tersebut belum digubris oleh Panwaslu maupun KPUD Tangsel setidaknya hingga hari ini.
Militansi Berlebihan
Mencermati fenomena tersebut tentu saja kewaspadaan menjelang pemilu Tangsel 9 Desember nanti harus ekstra tinggi. Potensi konflik horizontal sudah ada. Indikasi ke arah tindakan anarkis tersebut pun sudah terbukti saat kampanye damai 20 September lalu.
Penyikapan ini harus secara serius dan tegas oleh aparat dan masing-masing tim sukses. Sebab, tindakan ini sudah termasuk perbuatan melawan hukum dan pelakunya mesti diusut aparat penegak hukum. Sebabnya jelas, bahwa tindakan itu sudah masuk ke dalam tindak pidana yang secara sengaja dilakukan.
Dari fakta yang terjadi itulah di sini dipertanyakkan upaya pencerdasan politik dari pasangan nomor 2 kepada pendukungnya. Pencerdasan politik merupakan kunci untuk mengurangi potensi konflik.
Bagi kandidat, pemahaman akan kontestasi demokrasi yang sehat harus menjadi point penting agar pemiilukada Tangsel berjalan lancar dan tertib. Apakah upaya itu dillakukan kandidat nomor urut 2 tersebut atau tidak, hingga kini masyarakat tidak mengetahui?
Memenangkan pertarungan merupakan tujuan setiap kandidat. Tetapi jika harus mengggunakan cara-cara “premanisme” sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Damai lalu, tentu saja tindakan itu malah mencederai demokrasi.
Sebab cara yang dipakai kurang elok dan “barbarian”. Militansi yang tidak dikelola secara cerdas akan menimbulkan persoalan turunan. Dendam politik akan menjadi isu turunan yang kerap membayangi jalannya demokrasi di Tangsel pada masa yang akan datang.
Militansi pendukung semestinya dikelola secara arif. Tidak untuk merugikan siapapun termasuk kandidat lainnya. Justru militansi itu digunakan secara positif dan kreatif. Bukan malah “mengompori” pendukung untuk bertindak anarkis.
Inilah salah satu ancaman serta persoalan yang sudah dan akan dihadapi pada Pilkada Desember 2015. Apakah penyelenggara pillkada sudah memikirkan ancaman ini?
Menggiring Opini Ketidaknetralan
Salah satu potensi konflik juga sering dialamatkan kepada penyelenggara pemilu. Beberapa konflik yang terjadi di daerah, khususnya di beberapa Pilkada daerah, tudingan ketidaknetralan penyelengggara pemilu rawan menjadi alasan timbulnya konflik antar pendukung.
Langkah provokatif itupun terjadi di Tangsel. Dari pengamatan yang dilakukan di lapangan saat ini upaya menggerakkan opini bahwa penyelenggara pilkada tidak netral makin massif menjelang pencoblosan.
Bahkan, beberapa kali pernyataan dari tim sukses kandidat tertentu mengatakan jika penyelenggara Pilkada dituding sebagai “tim sukses” kandidat pasangan nomor urut 3.
Tudingan ini tentu saja tidak sembarang tuduhan. Ada indikasi yang sangat nyata bahwa penggiringan opini penyelenggara tidak netral merupakan rangkaian secara sistematis untuk memprovokasi pendukung kandidat.
Targetnya jelas, apapun hasil pilkada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka harus ditentang alias rusuh. Itu artinya saat terjadi tindakan anarkis tersebut oknum pendukung kandidat memiliki alasan bahwa akibat ketidaknetralan penyelenggara pemilu-lah tindakan anarkis dilakukan.
Pernyataan ini tentu saja dapat dinilai terlalu konspiratif. Namun jika diurut secara kronologis maka pernyataan ini benarlah adanya.
Siap Menang, Siap Kalah
Pemimpin yang baik dihasilkan melalui proses pemilihan yang juga baik. Bukan sebaliknya, ajang konstestasi ini dicederai dengan prilaku anarkis yang malah memundurkan demokrasi. Pendidikan politik dan sikap ksatria dari para kandidat yang bertarung, khususnya ketiga pasangan untuk siap menang dan kalah mestinya jadi panglima.
Pilkada adalah ajang untuk menentukan pemimpin yang secara demokratis diterima oleh seluruh masyarakat Tangsel. Rakyat Tangsel sudah cerdas dalam memillih pemimpinnya. Karena itu langkah provokatif disertai tindakan anarkis hanya akan menimbulkan kecacatan demokrasi bagi Tangsel.
Untuk itulah menghindari tindakan premanisme adalah solusi agar Tangsel tidak menjadi daerah “terbelakang” karena saat ini Tangsel sedang menjadi “buah bibir” sebagai kota yang terus berkembang secara pesat. Mari utamakan kedewasaan politik.(*)
Penulis: Bukhori Salim, Penggiat Demokratis Tangsel.
