Banyak Trotoar di Tangsel Alih Fungsi

oleh -
Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

PN- Hak pejalan kaki di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin terabaikan. Pasalnya, banyak trotoar jalan protokol di kota yang dipimpin Airin Rachmi Diany, ini dijadikan tempat berjualan.

Beberapa jalan protokol di antaranya, Jalan Raya Serpong, Jalan Siliwangi di Pamulang, Jalan Dewi Sartika di Ciputat. Bahkan paling parah, trotoar di depan Balaikota Tangsel di Pamulang pun dijadikan lokasi berjualan tanaman hias dan batu alam.

Kondisi ini tentu saja dikeluhkan pedestrian atau pejalan kaki yang kerap melintas. Para pejalan kaki seringkali terpaksa menggunakan badan jalan karena trotoar yang semestinya untuk mereka malah menjadi areal berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Seorang pedestrian, Rudi, mengatakan, keberadaan PKL di trotoar jelas-jelas menghambat pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Pasalnya, saat melintasi trotoar yang digunakan PKL, ia mengaku harus mengalah dan terpaksa melintas di bahu jalan.

¬†“Padahal, resikonya cukup tinggi kalau berjalan di bahu jalan. Bisa saja disenggol oleh mobil atau motor,” ungkapnya ditemui di Jalan Raya Serpong, Selasa (19/6/2012).

Kondisi ini pun mendapat perhatian dari Pengamat Infrasrtruktur dan Transportasi asal Institut Teknologi Indonesia (ITI) Setu, Nurhakim. Ia menyayangkan, banyak trotoar di Kota Tangsel beralihfungsi menjadi lokasi berjualan para PKL.

“Kondisi trotoar di Tangsel banyak yang dialihfungsikan untuk peruntukan lain, misal pedagang kaki lima dan jalur sepeda motor,” tandasnya.

Dikatakan Nur bukan hanya pedagang kaki lima dan pemotor saja, tapi box telepon, tiang listrik dan berbagai macam lainnya mengurangi kenyamanan berjalan di kota dengan tujuh kecamatan ini.

“Kita minta agar penggunaan trotoar sesuai perundangan,” ujarnya.

 Seharusnya dengan jumlah alat transportasi yang tidak terhitung lagi, sambung Nur, maka sarana dan prasarana yang lain juga harus turut diperhatikan guna menunjang efektivitas dan efisiensi dalam berlalu lintas.

“Pejalan kaki juga punya hak, Pemkot pun harus bisa menyediakan. Jangan sampai dimanfaatkan atau dialihfungsikan,” katanya. (KIE/PN-1)

Komentar Anda

comments