Palapanews.com- Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Tangerang mencapai Rp313,84 miliar hingga 17 November 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan pajak melalui penguatan sosialisasi dan sinergi pemungutan bersama Pemerintah Provinsi Banten.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, realisasi penerimaan Opsen PKB tersebut telah mencapai sekitar 76,31 persen dari target Rp411,25 miliar pada 2026. Sementara penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat sebesar Rp177,21 miliar.
Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan, sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami terus berupaya mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak, baik PKB maupun BBNKB. Kami tetap optimistis target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun,” ujar Kiki, Kamis (19/11/2026).
Upaya tersebut dilakukan melalui rangkaian Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2026 yang berlangsung pada 10-19 November 2026. Kegiatan menyambangi enam kecamatan di Kota Tangerang, yakni Cipondoh, Larangan, Ciledug, Tangerang, Cibodas, dan Karawaci.

Penutupan kegiatan berlangsung di Ruang Balairung Kecamatan Karawaci, Kamis (19/11/2026), dipimpin Wakil Wali Kota Tangerang Maryono. Ia menilai sinergi Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.
Menurut Maryono, optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan BBNKB membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Samsat, Jasa Raharja, hingga unsur masyarakat. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar kebijakan dapat berjalan efektif dan informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dipahami oleh jajaran pemerintah. Informasinya harus tersampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Ia juga meminta pengurus RT dan RW berperan aktif dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada warga. Sebagai unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat, RT dan RW diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan warga, terutama dalam menjelaskan ketentuan pembayaran pajak maupun program keringanan yang tersedia.
Selain sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB, Pemkot Tangerang juga memberikan sejumlah keringanan pajak yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Program tersebut meliputi pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen pokok PKB, serta pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).
Pemprov Banten juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang membayar kendaraan sebelum jatuh tempo melalui program hadiah umrah dan sepeda motor. Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih disiplin memenuhi kewajiban perpajakan.
Maryono mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai kemudahan tersebut sekaligus menjadikan pembayaran pajak sebagai kebiasaan.
“Jangan lewatkan berbagai kemudahan ini. Selain mendapatkan keringanan pajak, masyarakat yang membayar sebelum jatuh tempo juga berpeluang mendapatkan hadiah umrah dan sepeda motor dari Pemprov Banten. Mari manfaatkan kesempatan ini dan jadikan kepatuhan membayar pajak sebagai budaya bersama,” ajak Maryono.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tangerang. (adv)
