Palapanews.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program yang tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, bantuan sosial tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Namun, penanganan kemiskinan juga perlu diikuti upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Selain bantuan sosial kita juga akan tingkatkan melalui pelatihan kerja, bukan hanya modal tapi bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, supaya mereka bekerja di ekonomi kreatif,” ujar Benyamin, Selasa (29/9/2026).
Pemberdayaan ekonomi dilakukan antara lain melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelatihan mencakup pengembangan produk, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Selain UMKM, Pemkot Tangsel juga memberikan pelatihan produksi konten digital bagi pemuda di tingkat kelurahan. Keterampilan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi maupun peluang penghasilan.
Dalam pelaksanaan program, Pemkot Tangsel menggunakan data sosial ekonomi melalui Datara (Data Rakyat Tangerang Selatan) sebagai salah satu basis perencanaan dan pelaksanaan program.
Intervensi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, antara lain melalui program bedah Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH). Program tersebut diberikan berdasarkan pengajuan, skala prioritas, dan kondisi rumah.
Penanganan kawasan permukiman juga dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, seperti jalan, saluran air, sanitasi, penerangan, dan fasilitas lingkungan lainnya.
Di bidang kesehatan, Pemkot Tangsel menjalankan program Pos Gizi yang menyasar kelompok yang membutuhkan perhatian, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, penentuan penerima intervensi kesehatan dilakukan berdasarkan hasil penilaian kader kesehatan bersama tenaga nutrisionis.
“Yang penting nanti dari penilaian kader kesehatan bersama dengan nutrisionis. Nanti menentukan anak-anak mana saja yang kurang berat badannya, ibu hamil yang memang secara kemampuan finansial memiliki keterbatasan dalam memberikan makanan untuk dirinya sendiri,” ujar Pilar.
Menurut Pilar, penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan kelompok yang membutuhkan intervensi sesuai kondisi masing-masing penerima. (red)
