Palapanews.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masuk dalam 12 daerah yang dinilai memiliki upaya konkret dalam pengendalian inflasi berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Catatan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw, Senin (27/4/2026).
Dalam forum itu, Kota Tangerang disebut menjadi salah satu daerah yang dinilai aktif dan konsisten menjalankan langkah pengendalian harga di tingkat daerah.
Menurut Tomsi, pengendalian inflasi bergantung pada kecepatan daerah menjaga pasokan dan distribusi barang, terutama di tengah tekanan harga yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi adalah yang mampu bergerak cepat, menjaga pasokan, serta memastikan distribusi tetap lancar,” kata Tomsi.
Pemerintah Kota Tangerang menyebut sejumlah langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar murah, pemantauan distribusi komoditas, kerja sama dengan daerah penghasil, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan transportasi distribusi barang.
Selain itu, pemantauan harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah juga disebut diperkuat untuk mempercepat respons kebijakan terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok.
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan pemerintah daerah menempatkan pengendalian inflasi tidak hanya pada koordinasi, tetapi juga intervensi di lapangan.
“Pemkot Tangerang tidak hanya mengikuti rapat atau menerima arahan, tetapi kami memastikan adanya aksi nyata untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Maret 2026, inflasi Kota Tangerang tercatat 3,01 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding tingkat Provinsi Banten sebesar 3,55 persen dan nasional 3,48 persen.
Data itu menempatkan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah dengan laju inflasi relatif terkendali di tengah tekanan pada komoditas transportasi, pangan, dan energi.
Isu pengendalian inflasi daerah menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan ketahanan ekonomi lokal.
Pemerintah daerah menyatakan langkah pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui koordinasi pasokan, intervensi pasar, dan pemantauan harga. (ydh)