Palapanews.com- Presiden dalam pidato tahunan di hadapan DPR dan DPD RI pada 16 Agustus lalu menegaskan pentingnya efisiensi anggaran. Presiden bahkan menutup ruang kenaikan gaji ASN tahun depan dengan alasan kondisi fiskal yang harus dijaga.
Namun publik justru diguncang kabar lain. Isu gaji anggota DPR RI setara Rp3 juta per hari mendadak viral di ruang publik. Narasi ini mencuat setelah pernyataan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menyebut “take home pay” anggota Dewan kini bisa melampaui Rp100 juta per bulan karena adanya tambahan kompensasi perumahan.
Jika angka itu dikonversi, pendapatan anggota DPR setara 17 hingga 46 kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat rata-rata UMP 2024 hanya sekitar Rp3,11 juta per bulan, dengan UMP 2025 terendah Jawa Tengah Rp2,169 juta dan tertinggi DKI Jakarta Rp5,396 juta. Pernyataan tersebut segera memicu perdebatan tajam antara fakta dan persepsi.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung, ekonomi yang stagnan, dan daya beli yang merosot, wacana kenaikan gaji DPR terasa ironi bagi masyarakat khususnya bagi para ASN. ASN yang mengabdi langsung kepada publik diminta berhemat, sementara wakil rakyat yang kerap absen rapat justru disebut bakal menikmati tambahan fasilitas mewah.
Dampak ekonominya pun berbeda. Kenaikan gaji ASN dapat mendorong daya beli dan perputaran ekonomi rakyat. Sebaliknya, kenaikan gaji DPR hanya berputar di lingkaran elite, tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Tak heran bila masyarakat sipil bereaksi keras. Lembaga antikorupsi dan akademisi menilai kebijakan ini berpotensi menjadi pemborosan, apalagi jika dikalkulasi selama lima tahun untuk 580 anggota DPR. Kritik bukan sekadar pada besarnya angka, melainkan pada minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjelaskan dasar kebijakan tersebut kepada publik.
Klarifikasi DPR yang menyebut isu ini sebagai “hoaks kenaikan gaji” tidaklah cukup. Publik berhak mengetahui dengan jelas berapa total rupiah yang masuk ke rekening anggota DPR setiap bulannya. Baik gaji pokok, tunjangan tetap, kompensasi rumah, maupun fasilitas lain, beserta dasar hukumnya. Tanpa transparansi menyeluruh, kecurigaan publik akan terus melekat.
Jangan lupa, uang itu berasal dari mana? Dari pajak rakyat. Pajak yang setiap tahun makin beragam dan makin tinggi. Ada PPN, PPH, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, sampai pajak plastik yang baru digulirkan. Rakyat dituntut membayar dengan disiplin, kadang dipaksa lewat denda, bahkan terancam pidana jika telat. Sementara di sisi lain, hasil pungutan itu mengalir deras ke fasilitas mewah bagi pejabat. Rakyat seperti diperas, sementara para pejabat justru makin sejahtera. Inilah ketimpangan yang menusuk rasa keadilan publik.
Dalam situasi krisis saat ini, wacana kenaikan gaji DPR bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga berpotensi menjadi pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Transparansi mutlak diperlukan. Jika benar ada rencana ini, DPR harus berani menjelaskan secara terbuka. Rakyat butuh bukti kerja nyata, bukan berita tentang fasilitas mewah yang didapatkan para pejabat. (*)
Penulis :
Eka Agus Setiawan
Anggota Koalisi Buruh Kosan (KBK) Se-Jakarta Barat