Palapanews.com– Program 100 hari kerja Kepala Daerah Kota Tangerang menjadi salah satu hal penting untuk menilai sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan sejak Sachrudin-Maryono resmi dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
Oleh: Yan Dwita Hermansyah
Selama lebih dari tiga bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang di bawah kepemimpinan duet ini langsung tancap gas memberikan layanan kepada masyarakat. Fokus utamanya mengarah pada visi-misi yang dikampanyekan saat Pilkada Serentak 2024.
Publik pun kini mengenal jargon Gampang Sekolah, Gampang Kerja, Gampang Sembako sebagai visi yang terus digaungkan. Ketiga program tersebut masih menjadi sorotan karena dianggap sebagai cerminan kemudahan layanan dasar yang dijanjikan kepada masyarakat Kota Tangerang.
Namun, Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, menilai bahwa program 100 hari kerja seharusnya bukan hanya menjalankan kegiatan rutin dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa program ini semestinya menjadi fondasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota secara jangka panjang, hingga lima tahun ke depan.
“Istilah program 100 hari kerja sendiri mulai populer sejak era 1999–2001. Sayangnya, jika kita lihat secara seksama, program 100 hari yang dijalankan saat ini cenderung masih mengulang pola lama yang rutin dilakukan setiap tahun,” ujarnya.
Misalnya, dalam program Gampang Sekolah, Pemkot Tangerang menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa SD dan SMP serta beasiswa untuk mahasiswa. Namun, program ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya.
Begitu pula dengan Gampang Kerja, yang dijalankan melalui job fair dan pelatihan kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan. Sementara itu, Gampang Sembako hadir dalam bentuk bazar sembako murah di tiap kecamatan — juga bukan hal yang baru.
Menurut Ibnu, untuk memberi layanan maksimal dan terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat, sudah saatnya Sachrudin-Maryono menciptakan terobosan baru. Tidak hanya mengulang rutinitas, tapi membuat lompatan demi memajukan Kota Tangerang dan menyelesaikan akar persoalan yang masih ada.
“Perlu dukungan penuh dari SDM yang ada di tiap OPD. Para kepala OPD harus inovatif dan sejalan dengan visi-misi kepala daerah,” tegasnya.
Ibnu juga menyampaikan bahwa Sachrudin-Maryono harus menjadi motor penggerak bagi para kepala dinas, badan, maupun lembaga. “Atau justru sebaliknya, bisa menjadi mimpi buruk bagi masyarakat jika tidak mampu menata dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, penting bagi keduanya membangun tim solid untuk menyelesaikan RPJMD yang telah disusun, serta memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat.
“Sachrudin-Maryono harus siap menerima kritik yang konstruktif. Jangan tipis telinga, apalagi mudah terbawa bisikan-bisikan yang menyesatkan atau bersikap baperan,” kata Ibnu Jandi, Kamis (5/6/2025).
“Mereka berdua harus siap dikritik jika ada program yang melenceng dari peningkatan layanan publik, kesejahteraan warga, dan kemudahan investasi. Juga wajib menjauhi praktik KKN atau kepentingan keluarga, golongan, dan partai,” imbuhnya.
Saat ini, tantangan yang dihadapi cukup berat. Persoalan seperti sampah, kemiskinan, banjir, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih mengandalkan sektor pajak PBB, menjadi PR besar. Pertanyaannya, mampukah Sachrudin-Maryono menyelesaikan berbagai persoalan itu dalam lima tahun ke depan? (*)