Palapanews.com- Komisi II DPR RI mengapresiasi pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dan integrasi pelayanan publik di Kota Tangerang. Kedua aspek tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam rangka evaluasi pengawasan pelayanan publik daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Komisi II DPR RI diterima Wali Kota Tangerang Sachrudin di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Evaluasi tersebut mencakup empat aspek, yakni standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Aria Bima menilai, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di Kota Tangerang menjadi salah satu aspek yang layak dicontoh daerah lain.
“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ujarnya.
Selain pengelolaan ASN, Aria juga menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal, seperti ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai dapat mengurangi ego sektoral dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Integrasi berbagai layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta digitalisasi pengaduan masyarakat juga mendapat perhatian. Menurut Aria, sistem pelayanan terpadu yang didukung respons cepat terhadap pengaduan masyarakat tersebut dapat menjadi praktik baik bagi daerah lain.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, Pemkot Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurut Sachrudin, keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari banyaknya inovasi yang dihadirkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” katanya.
Sachrudin berharap, kunjungan kerja Komisi II DPR RI dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang. (ydh)