Palapanews.com- Tim Seleksi (Timsel) DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Banten resmi menutup pendaftaran seleksi calon Ketua DPRD Kota Tangerang untuk menggantikan almarhum Rusdi Alam.
Sejak pendaftaran dibuka pada 11 hingga 13 Agustus 2026, sebanyak enam kader Fraksi Partai Golkar mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif.
Anggota Tim Seleksi DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Edi Muadi mengungkapkan, bahwa seluruh pendaftar yang didominasi oleh kader-kader senior partai tersebut telah siap mengikuti tahapan verifikasi berikutnya.
“Alhamdulillah, dari enam calon yang mendaftar seluruhnya telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan respons positif yang menunjukkan tingginya antusiasme serta kontribusi para anggota dewan Partai Golkar,” ujar Edi Muadi kepada awak media di Sekretariar DPD Golkar Kota Tangerang, Kamis (13/8/2026) petang.
Adapun keenam kader Fraksi Golkar yang mendaftar sebagai calon Ketua DPRD Kota Tangerang adalah, H Kosasih, Mustafa Kamaluddin, H. Samsuni, Ir. H. Jamaluddin, H. Saiful Milah serta H. Supyani.
Mengenai kriteria figur yang dicari, Edi menekankan pentingnya kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan. Calon Ketua DPRD, kata dia, harus mampu menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksekutif serta mengawal program-program partai.
“Yang terpenting adalah bagaimana calon Ketua DPRD nanti mampu membangun koordinasi yang solid antara legislatif dan eksekutif di bawah kepemimpinan Wali Kota (Sachrudin), sekaligus mampu menerjemahkan kepentingan partai dalam proses kepemimpinannya,” katanya.
Setelah proses pendaftaran ditutup, Tim Seleksi akan menggelar rapat internal untuk melakukan verifikasi berkas dan evaluasi.
Hasil kesimpulan tim verifikasi selanjutnya akan dibawa ke rapat pleno DPD yang rencananya digelar secara tentatif pada 21 Agustus 2026. Rapat pleno tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi.
Dalam rapat pleno tersebut, tim akan menyaring seluruh kandidat hingga menghasilkan minimal tiga nama kandidat terbaik untuk direkomendasikan dan diserahkan ke tingkat provinsi hingga DPP Partai Golkar di pusat. (ydh)