Palapanews.com– Wali Kota Tangerang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar akan melakukan koordinasi terkait minimnya keuangan Perumda Pasar yang berdampak pada semua aspek kegiatan.
Koordinasi ini berhubungan dengan rencana Perumda Pasar Kota Tangerang akan melakukan peminjaman uang ke pihak swasta (bank).
“Kita akan berkomunikasi untuk menindaklanjutnya efek dari minimnya keuanganan di Perumda Pasar Kota Tangerang,” ungkap Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Kamis, 16 Oktober 2025.
Minimnya keuangan Perumda Pasar Kota Tangerang, ucap Sachrudin disebabkan karena tidak ada pemasukan dari Pasar Anyar. “Karena belum diserahkan (Pasar Anyar), sehingga tidak ada pemasukan bagi Perumda Pasar,” paparnya.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin BJ menerangkan, minim pemasukan keuangan di tubuh Perumda Pasar Kota Tangerang karena tidak adanya kepekaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang selaku pemilik badan usaha.
“Perumda Pasar Kota Tangerang itu butuh yang namanya suntikan dana (penyertaan modal) dari Pemkot Tangerang, tapi dari dulu tidak ada penyertaan modal. Alhasil, Perumda Pasar itu hanya mengelola dan memanfaatkan aset yang ada,” papar Hasanudin BJ, Jumat, 17 Oktober 2025.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua LPM Kota Tangerang ini menambahkan, sangat wajar jika Perumda Pasar mengalami kendala soal keuangan. “Ya mau gimana lagi, tidak ada yang bisa dihasilkan dari Perumda Pasar dan akibatnya gaji pegawai juga terganggu,” imbuhnya seraya menambahkan, agar Perumda Pasar kembali sehat maka dibutuhkan peranserta dari pemerintah daerah untuk memberikan penyertaan modal.
“Silahkan kasih modal, tinggal dihitung dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Coba aja lihat berapa itu gaji pegawainya, pasti sangat kecil,” ucapnya.
BJ juga mendukung dengan langkah yang dilakukan oleh Plt Perumda Pasar untuk mencari pinjaman keuangan agar mampu bisa menjalankan roda kegiatan di perusahaan plat merah milik Pemkot Tangerang ini. “Seorang Plt juga harus peduli untuk memberikan yang terbaik bagi pegawainya, tentunya harus ada persetujuan kepala daerah untuk melakukan pinjaman ke bank,” terangnya.(ydh)