Palapanews.com- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai sorotan publik. Pemerintah Kota Tangsel pun buka suara.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa LKPD merupakan dokumen resmi yang wajib dipublikasikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Publikasi tersebut, kata dia, menjadi wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Pemkot Tangsel mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi keuangan daerah. Kami berkomitmen memberi penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” ujar Benyamin, Selasa (23/9/2025).
Salah satu sorotan publik adalah pos anggaran suvenir dan cendera mata sebesar Rp20,48 miliar. Benyamin menjelaskan, anggaran itu direalisasikan untuk seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan selama satu tahun. Suvenir digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah untuk warga, penghargaan atlet berprestasi, hingga kebutuhan kelembagaan sekolah. Belanja dilakukan melalui pelaku UMKM sebagai upaya mendukung ekonomi lokal.
Adapun pos konsumsi rapat dan pertemuan sebesar Rp60 miliar, disebut Benyamin mencakup kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah, forum regional, serta pertemuan strategis sepanjang 2024. Anggaran juga dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat, seperti pemberangkatan dan pemulangan 1.300 jemaah haji, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, hingga kegiatan sosial keagamaan yang diajukan melalui proposal warga.
“Termasuk kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, forum musrenbang, pemberdayaan pemuda, PKK dan posyandu, hingga konsumsi saat penanggulangan bencana. Semua melibatkan puluhan ribu orang,” ucapnya.
Benyamin juga menjelaskan penggunaan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar. Anggaran ini, kata dia, direalisasikan oleh 37 perangkat daerah, 7 kecamatan, 54 kelurahan, serta 207 UPT sekolah. Kegiatan yang dibiayai mencakup bimbingan teknis, pelatihan aparatur, hingga undangan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Termasuk pula perjalanan petugas haji daerah sebanyak 12 orang dan pengganti transport masyarakat yang mengikuti pelatihan serta sosialisasi.
Sementara itu, anggaran alat tulis kantor dan perlengkapan sebesar Rp38 miliar digunakan untuk operasional 37 perangkat daerah, 54 kelurahan, 3 rumah sakit umum daerah, 35 puskesmas, dan 207 UPT sekolah selama setahun.
Terkait anggaran pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp731 juta, Benyamin meluruskan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan jaringan instalasi listrik kantor. Untuk pemeliharaan jalan dan irigasi, anggaran masuk ke belanja modal dengan pagu Rp538 miliar.
Adapun dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp136 juta diberikan kepada kelompok masyarakat berdasarkan proposal yang diajukan. Tahun ini, bantuan tersebut disalurkan kepada dua lembaga panti.
Untuk pengentasan kemiskinan, Pemkot Tangsel mengalokasikan Rp648,1 miliar. Programnya meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit setiap tahun, perbaikan sanitasi dan MCK, jaminan kesehatan semesta bagi 284.229 warga dengan pagu Rp133 miliar, beasiswa pendidikan, jaminan pekerja rentan, serta pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, persentase penduduk miskin di Tangsel tercatat 2,36 persen, terendah di Banten. Angka pengangguran juga terendah, yakni 5,09 persen.
Pemkot Tangsel menegaskan komitmen pada transparansi dengan mempublikasikan LKPD melalui situs resmi. Laporan tersebut telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Mekanisme pengawasan sudah dilakukan oleh legislatif, Inspektorat Daerah, partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, serta BPKP. Semua ini untuk memastikan akuntabilitas,” pungkas Benyamin. (red)