Palapanews.com- Kepala Daerah Kota Tangerang, Sachrudin dan Maryono secara sah memimpin Kota Tangerang periode 2025-2030 usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 silam.
Untuk membawa perubahan di Kota Tangerang tentunya pasangan yang memiliki tagline Bersama Membangun Kota Tangerang ini memiliki visi Gampang Sekolah, Gampang Sembako, dan Gampang Kerja atau biasa disebut dengan 3G.
Visi Gampang Sekolah, Gampang Sembako, dan Gampang Kerja digaungkan Sachrudin-Maryono saat berkampanye untuk dapat menarik hati masyarakat agar dapat memilihnya pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Dan, hasilnya pun sedikit lumayan karena pasangan yang keduanya pernah menjabat sebagai kepala wilayah (camat) ini unggul dalam perolehan suara di Kota Tangerang sebesar 394.137 suara atau 51,94 persen dari total suara sah.
Usai dilantik dan melakukan serahterimajabatan dari Penjabat Wali Kota Tangerang dalam rapat Paripurna, Sachrudin-Maryono pun melangsung tancap gas untuk dapat merealisasikan visi dengan program kerja Organisasi Perngkat Daerah (OPD) dengan tujuan agar mampu melayani masyarakat Kota Tangerang, khususnya merealisasikan program Gampang Sekolah, Gampang Sembako, dan Gampang Kerja.
Namun, jika dilihat visi yang digaungkan oleh pasangan tersebut tentunya sudah dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya, walaupun Sachrudin yang kini menjadi Wali Kota Tangerang pernah mendampingi Wali Kota Tangerang sebelumnya yakni Arief R Wismansyah sebagai Wakilnya selama dua periode (10 tahun). Bahkan, saat Wahidin Halim berpasangan dengan Arief R Wismansyah (Wali Kota dan Wakil) pada 2008-2013, program pendidikan sudah dilaksanakan dengan menggabungkannya dengan kartu multiguna.
Gampang Sekolah yang digaungkan ini juga sudah berjalan saat dijabat oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Sachrudin sebagai Wakilnya dengan bekerjasama dengan sekolah swasta, di mana anak-anak yang tidak mampu ditanggung biaya pendidikannya dengan menggunakan APBD Kota Tangerang dengan nama Tangerang Cerdas.
Saat ini, Pemerintah Kota Tangerang telah mengcover biaya siswa sebanyak 10 ribu siswa Sekolah Dasar (SD), dan 5 ribu siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). sedangkan biaya yang disiapkan sebesar Rp 80 ribu untuk siswa SD, dan Rp 100 ribu untuk siswa SMP. Dan, untuk biaya bantuan pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi sudah berjalan sejak 2021.
Untuk program Gampang Kerja, tentunya juga sudah dilakukan sejak 2020 sebagai langkah untuk meminimalisir pengangguran yang ada di Kota Tangerang. Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi motor penggerak Job Fair ini secara masif melakukan Job Fair hingga ketingkat kelurahan. Alasannya adalah, agar warga sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan bisa menjadi bagian (pekerja) di salah satu perusahaan yang berasa di wilayah masing-masing. Tercatat, hingga saat ini masih ada sekitar 58 ribu pengangguran di kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3 triliun.
Disnaker dari tahun ke tahun mencoba untuk bekerjasama denga perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk memberikan info lowongan kerja. Dengan tujuan agar Disnaker membuka layanan Job Fair yang bisa diikuti oleh masyarakat Kota Tangerang. Namun, satu sisi kebijakan penerimaan pekerja berada di ranah perusahaan masing-masing. Bahkan, warga yang berasal dari luar Kota Tangerang pun beradu nasib dalam Job Fair tersebut dengan menyiapkan berbagai kebutuhan atau persyaratan yang menjadi bagian terpenting dalam proses lamaran pekerjaan.
Lalu, bagaimana dengan Gampang Sembako yang menjadi bagian dari visi Sachrudin-Maryono. Jika dilihat dari kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindutrian dan Perdagangan, hingga PD Pasar Kota Tangerang tentunya sudah berjalan pada pemerintahan sebelumnnya.
Di mana, OPD-OPD tersebut kerap melakukan kegiatan sembako murah yang diperjual belikan dalam berbagai event hingga ke tingkat kecamatan, tentunya dengan harga sedikit murah. OPD penggerak ini juga tidak sungkan-sungkan untuk menggandeng pihak swasta untuk menjajakan beberapa komoditas yang nantinya dijual kepada masyarakat. Intinya adalah dapat mengurangi beban harga beli dari masyarakat, sehingga sembako murah kerap digaungkan di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.
Sedikit uraian tentang visi Gampang Sekolah, Gampang Sembako, dan Gampang Kerja tersebut, tentunya jika dilihat secara seksama tidak ada yang menarik atau sebuah tantangan bagi keduanya. Sebab, yang digaungkan bisa dikatakan merupakan program yang sudah berjalan pada pemerintahan sebelumnya. Lalu, bagaimana nanti dengan program kerja 100 hari Sachrudin-Maryono tentunya tidak ada terobosan baru yang dapat diungkapkan ke publik karena mesin dari tiap OPD sudah berjalan.
Persoalan di Masyarakat
Kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ini masih terdapat beberapa persoalan yang sangat pelik yang harus segera diatasi oleh pimimpin baru Kota Tangerang seperti persampahan, air bersih hingga angka kemiskinan yang tak lain disebabkan oleh minimnya kualitas pendidikan hingga pengangguran.
Untuk masalah persampahan, Kota Tangerang juga terbentur dengan daya tampung dari kondisi TPA Rawa Kucing. Alhasil, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus mencari terobosan atau inovasi agar sampah yang menembus angka lebih dari 1500 ton per hari ini bisa dikelola di wilayah sebelum masuk ke TPA Rawa Kucing. Namun, hal itu tidak mudah karena tiap hari hingga tahun sampah terus bertambah dan volume laham semakin penuh.
Belum lagi tentang kegiatan PSEL yang nilai investasinya mencapai Rp 2 triliun lebih yang hingga kini belum ada kejelasan apakah proyek besar itu berjalan atau tidak di Kota Tangerang.
Begitu pula dengan layanan air bersih di Kota Tangerang, sejak berdirinya PDAM Tirta Benteng yang kini menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng pada tahun 1995, total pelanggan baru sekitar 100 ribu pelanggan. Angka tersebut juga limpahan dari pelanggan Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang mencapai 20 ribu pelanggan.
Artinya, masih banyak masyarakat Kota Tangerang yang belum dapat menikmati layanan air bersih yang kini kelola oleh PT Moya Kota Tangerang, dan PT Air Kota Tangerang (AKT) yang selaku pemegang investasi senilai Rp 1,9 triliun untuk layanan air bersih untuk zona dua dan zona tiga.
Tentunya dengan berbagai kebijakan yang kini dipegang Sachrudin-Maryono sudah selayaknya ada ketegasan dalam mengambil kebijakan yang nantinya akan dimanfaatkan rasanya oleh masyarakat Kota Tangerang. Lalu, bagaimana dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Tangerang, secara tidak langsung Pemkot Tangerang telah membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan dengan program bedah rumah yang digalakkan sejak 2014 silam, dan program ini telah membantu 8.656 warga agar hidup lebih layak.
Untuk tahun 2025 ini, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang bakal memperbaiki sekitar 1.000 rumah warga yang tak layak huni tentunya dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Tapi, yang menjadi perhatian setelah rumah tersebut diperbaiki, apakah pemerintah daerah melirik kehidupan penghuni rumah, apakah mereka bekerja, apakah anak-anak mereka sekolah?. Nah, hal seperti ini yang harus menjadi perhatian dan hadirnya sebuah kebijakan kepala daerah.
Apabila penghuni rumah tidak bekerja selayaknya harus dibukakan lapangan pekerjaan bagi penghuni rumah, dan apabila anak-anak mereka tidak sekolah tentunya sektor pendidikan juga harus hadir, sehingga akan tercipta program Gampang Kerja, Gampang Sekolah yang memang benar-benar dibutuhkan bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
Berdasarkan data yang diterima angka kemiskinan biasa di Kota Tangerang sebesar 5,93 persen di tahun 2021, 5,77 persen di tahun 2022, 5,89 persen di tahun 2023, dan 5,43 persen di tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan persentase dari jumlah penduduk di Kota Tangerang yang mencapai 1,9 juta jiwa.
Dan, terobosan apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dibawah kepemimpinan Sachrudin-Maryono dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah. Selain mengandalkan program-program yang telah berjalan pada pemerintahan sebelumnya.
Melihat penjelasa visi daerah melalui RPJPD 2025-2044 melalui Tangerang satudata, maka Kota Tangerang masuk dalam Kota Bisnis: Dengan segala potensi perekonomian yang dimiliki termasuk keberadaan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang menjadikan bisnis sebagai sektor utama penggerak ekonomi kota dalam dua puluh tahun ke depan.
Kota Maju: Pada tahun 2045 Kota Tangerang sebagai kota bisnis yang maju yaitu menjadi kota bisnis yang inovatif, berdaya, tangguh, modern, dan adil.
Kota Berkelanjutan: Kota Tangerang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur kota yang ramah lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan hidup yang asri dan lestari, permukiman yang layak huni dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi sungai dan danau beserta isinya terjaga dengan baik.
Kota Sejahtera: Semua masyarakat Kota Tangerang dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan memiliki pendapatan yang mencukupi. Semua masyarakat Kota Tangerang hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.
Kota Akhlakul Karimah: Akhlakul karimah dapat diartikan sebagai akhlak mulia menjadi prinsip dasar yang merupakan landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang dua puluh tahun ke depan, serta menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Tangerang yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya.
oleh: Ian Gondrong, Jurnalis
