Jokowi Harus Berani Ganti Menteri yang Bikin Gaduh

oleh -
Peneliti Senior dari Candidate Centre, Sonny Majid. Foto:Dok

Palapanews.com- Pada kurun waktu semester pertama sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti para menteri yang berkinerja kurang baik. Kurun waktu 100 hari bisa menjadi tolak ukur.

“Terlebih terhadap menteri yang selama 100 hari hanya memicu kegaduhan di masyarakat. Perlu ada ketegasan dari Jokowi,” ujar Peneliti Senior dari Candidate Centre, Sonny Majid, Rabu (19/2/2020).

Ia menuturkan, bahwa 100 hari dianggap masih menjadi ajang konsolidasi internal, tidak serta merta menjadi alasan. Efektivitas konsolidasi tergantung dari gaya kepemimpinan dan perencanaan kerja. Skema perencanaan menjadi patokan untuk melaksanakan tahap awal program sehingga lebih terarah.

“Ya minimal mulai meluncurkan gagasan-gagasan ke ruang publik melalui media. Tapi ini kan ada beberapa menteri yang justru melontarkan pernyataan membuat gaduh, memicu pro-kontra,” ujarnya.

Mungkin maksudnya, lanjut Sonny, untuk mengecek respon publik, atau biar menjadi trending, tapi kalau hanya sebatas mengejar trending topic siapapun bisa. “Tapi kan bukan itu,” tegasnya.

“Saat ini antar-menteri sering berbeda pandangan Buat saya itu kurang baik, mengesankan seperti tidak solid di kabinet,” ujarnya menambahkan.

Perlu disadari adalah, para menteri harus mengacu kepada visi presiden, bukan sebaliknya para menteri punya visi sendiri-sendiri. Menurutnya, para menteri mem-breakdown visi presiden dalam bentuk program. Maka dari itu akan ada kesamaan platform. Tinggal bagaimana program itu tersosialisasi dengan baik ke publik.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengatakan pengukuran kinerja pemerintahan berbeda dengan pengukuran mengenai kepuasan publik. Publik biasanya melihat dari apa yang tampak dari media massa, bukan pencapaian target dan indikator program kerja pemerintah.

Ia menyayangkan munculnya wacana penilaian atas kinerja wapres yang dianggap rendah. Padahal presiden dan wapres sepaket. Jadi tidak bisa memberikan penilaian secara terpisah. Wapres memosisikan diri melakukan pengawasan, jadi secara logika menjadi aneh ketika persentasenya lebih tinggi dari presiden.

“Kinerja wapres saya rasa on the right track, sebab wapres memosisikan diri sebagai pembantu presiden dalam hal pengawasan dan monitoring program pemerintah,” tandas Eduart.

Eduart punya pendapat sama, bahwa kinerja baru bisa mendapat gambaran saat memasuki triwulan kedua (semester pertama) dimana tahun anggaran masih berjalan. Menurutnya, mengukur kepuasan publik untuk 100 hari dan menyamakan dengan kinerja pemerintah adalah hal yang tidak pas. (red)

Komentar Anda

comments