Tanah Dihargai Murah, Warga Tolak Proyek Tol Kunciran-Bandara Soetta

oleh -

Palapanews.com- Proyek Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta masih terbentur dengan masalah pembebasan lahan.

Puluhan warga di Kampung Geger, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, menolak dengan pemberian harga murah.

Pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Ruas tol tersebut direncanakan akan diperpanjang dari Serpong, Kunciran, hingga Batuceper yang akan menjadi akses tol utama warga Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, aturan pembebasan lahan terkait menentukan harga itu sudah ditentukan oleh tim appraisal, pemerintah daerah tidak dalam kapasitas intervensi.

“Kita enggak bisa intervensi apa-apa, di aturan terkait pembebasan lahan, karena yang menentukan harga itu tim appraisal, karena menentukan harga tertentu juga ada alasan ya, maka keberatan itu bisa di layangkan ke Pengadilan. Karena proses pengadaannya pun menggunakan pihak ketiga,” ujar Arief, Selasa, 26 Maret 2019.

Dedi Sutrisno, salah satu warga yang terdampak menuturkan, dirinya bersama 27 kepala keluarga lain masih ingin bertahan. Alasan Dedi bukan tanpa sebab, lantaran para tetangga di kampung sebelah yang juga terdampak menjual tanah mereka jauh nilainya dari mereka.

“Saat ini harga yang ditawarkan oleh tim appraisal untuk satu meter tanah seharga Rp2,6 juta. Kami ingin diangka Rp6,5 juta untuk permeternya. Kami tidak ada niatan menghalangi program pemerintah, kami hanya ingin dimanusiakan, jangan sampai ketika pindah dari sini kami tak punya rumah,” kata Dedi.

Persoalan yang telah terjadi sejak lama ini, didengar oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea dan anggota DPRD Kota Tangerang, Supardi. Keduanya datang untuk menyerap aspirasi warga tersebut.

Marinus menjelaskan, apa yang disampaikan oleh para petugas kepada korban terkait pembebasan lahan tidak merepresentasikan pemerintahan Jokowi. Lanjutnya, berkali-kali Jokowi selalu menyampaikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur selalu mengedepankan ganti untung.

“Jangan sampai ibaratnya seperti warga jual kambing dapat ayam. Tetapi, pemerintah akan membeli ayam warga seharga kambing,” kata Marinus.

Untuk itu, Marinus menambahkan, apa bila ada oknum-oknum yang mencoba melakukan tindakan yang kurang baik, bukanlah mencerminkan tindakan pemerintah.

“Pemerintah tentunya tidak akan berani menindas warganya sendiri. Saya khawatir ini hanya ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan atas persoalan ini,” ucapnya.

Marinus menegaskan, dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan tim pengacara untuk membantunya menyelesaikan persoalan ini.

“Jadi masalahnya sudah begitu kompleks, ada yang uangnya ditahan oleh pengadilan, ada juga yang belum bersedia menyerahkan lahan dan masih banyak lagi. Jadi perlu kita pelajari terlebih dahulu,” katanya.(rik)

Komentar Anda

comments