Palapanews.com– Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang mendatangi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu, 23 Januari 2019.
Kedatangan para mahasiswa tersebut tak lain ingin mencurahkan aspirasinya (demonstrasi) ke Walikota Tangerang dan Wakil Walikota Tangerang. Pasalnya, kota yang memiliki 13 kecamatan ini baru saja melaksanakan pergantian periode kepemimpinan, hal ini akan pula mempengaruhi Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pemerintah yang akan disusun untuk pembangunan Kota Tangerang dalam jangka waktu 5 Tahun kedepan.
Menurut koordinator aksi, Tiba Yuda Laksana, aksi ini dilakukan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan Publik.
Himpunan Mahasiswa Islam ingin mengawal proses penyusan atau pun pelaksanannya, agar anggaran yang telah disepakati benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Dengan konsep smart city yang digagas oleh pemerintah daerah Khususnya Bapak Walikota Tangerang, Arief R. Wismanyah diharapkan tidak hanya memperbaiki masalah infrastruktur seperti pembangunan ruang publik dan lainnya. Kami berharap agar konsep smart city ini juga dilakukan kepada manusianya atau masyarakat Kota Tangerang,” katanya.
Ia menambahkan, apabila yang dilakukan hanya pembangunan infrastrukturnya saja maka masyarakat akan menjadi followers bukan menjadi pemeran utama Kota Pintar tersebut.
“Seharusnya APBD yang dianggarkan harus dikonsentrasikan kepada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusianya,” paparnya.
Selain fokus pada APBD, HMI Kota Tangerang juga fokus tentang formasi jabatan yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sebab, pembentukan struktur pemerintahan harus dilakukan dengan mengacu kepada UU AN No.5 Tahun 2014, dimana telah disebutkan bahwa dalam formasi jabatan harus mengacu kepada asas profesionalisme dan prinsip keterbukaan dengan mengedepankan etika dan norma pelayanan publik.
“Jika hal itu tidak dilakukan maka yang kami khawatirkan akan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dilingkup pemerintahan. Sehingga akan mempengaruhin pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang karena penempatan pegawai tidak sesuai dengan profesionalisme dan prinsip keterbukaan,”‘tegasnya seraya menambahkan, bahkan kemungkinan akan terjadi sebuah penyelewengan kekuasaan oleh beberapa oknum pemerintah.
Sementara itu, terkait pemilu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar dapat menjamin kelancaran pilpres dan pileg di tahun ini, jangan sampai pesta demokrasi yang sebentar lagi dilaksanakan malah menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat, partai politik, atau pun golongan tertentu. Maka dirasa perlu ada keseriusan pemerintah menjaga stabilitas politik di Kota Tangerang.(ydh)