PalapaNews- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang menggelar sidang lapangan atas perkara gugatan warga Melati Point Blok P Villa Melati Mas, Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangsel terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) setempat, Kamis (7/1/2016).
Diketahui, gugatan yang dilayangkan warga Melati Point ini merupakan imbas dari terbitnya IMB perumahan milik Fanny yang berlokasi di pintu keluar kawasan Perumahan Melati Point. Warga meminta IMB rumah tersebut dicabut lantaran mengganggu kenyamanan warga dan merusak fasos fasum.
“Di sini kami menuntut agar IMB pembangunan itu dicabut. BP2T mengeluarkan izin tanpa prosedur yang benar, seperti tidak pernah ada tandatangan dan pemberitahuan kepada kami selaku warga sekitar,” ujar ketua RT 046/08, Kelurahan Jelupang, Juriyanto Irawan.
Dalam persidangan itu, puluhan warga Melati Point terlihat hadir. Menurut mereka, dengan adanya rumah-rumah baru milik Fanny di kavling 10 dan 12 itu maka akan timbul persoalan baru, seperti kenyamanan lalu lintas yang terganggu dan merusak Fasos dan Fasum milik Perumahan Melati Point. Terlebih, sejak ada pembangunan tersebut, selokan naik, jadi banjir.
Kuasa hukum warga Melati Point, Fitriyadin mengatakan bahwa warga akan terus dirugikan jika pembangunan dilanjutkan.
“Rumah ini kan memang saat ini milik atas nama Fanny. Tapi nanti dia kan bisnis dengan dijual lagi. Seharusnya pemerintah mencabut izinnya karena sudah jelas kan tak ada seorang warga pun yang menginginkan IMB itu diterbitkan,” pungkasnya.
Tuntutan warga tersebut dibantah oleh pihak BP2T Tangsel yang menyatakan perizinan yang telah dikeluarkan sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang benar.
“Tidak ada masalah, semua sudah sesuai. Kami menerbitkan izin sesuai dengan prosedur,” terang Tati Supriatin, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan BP2T Tangsel. (man)
