Soal Pilwalkot Tangerang, Keputusan DKPP Dianggap Blunder

oleh -

Pilkada Kota TangerangPalapa News – Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi menilai keputusan DKPP-RI No.83/DKPP-PKE-II/2013 – No.84/DKPP-PKE-II/2013 – Tanggal 5-6 Agustus 2013 terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang adalah diduga cacat hukum dan batal demi hukum. Diakuinya, keputusan DKPP-RI tersebut hanya bersifat rekomendasi.

“KPU Pusat dan KPU Provinsi Banten tidak harus tunduk kepada keputusan DKPP-RI manakala keputusan tersebut menabrak peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya kepada wartawan.

Keputusan DKPP pada poin nomor 4, berbunyi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H.Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Dari putusan tersebut dapat terlihat dengan jelas peran dan wewenang DKPP, dimana kewenangan DKPP dalam pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 terlihat dengan jelas. DKPP kan untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.” terangnya.

Dilihat dari ketentuan bunyi pasal tersebut, kata Jandi, bahwasanya DKPP-RI hanya bersidang dan memutuskan pada pokok perkara kode etik saja dan tidak kepada hal lainnya.

“Tidak untuk menganulir atau membatalkan hasil keputusan Pleno KPU dan lain sebagainya kecuali PTUN dan MK,” paparnya lagi.

Jika DKPP melampaui atau melebihi kewenangannya, maka itu merupakan pelanggaran hukum. Apalagi diakuinya, DKPP-RI hanya punya kewenangan sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No 15 Tahun 2011.

“Dalam peraturan DKPP No.2 tahun 2012 tidak ada satu pasal dan ayat-pun yang dapat dan membolehkan menganulir hasil keputusan pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Kecuali hanya sebatas pelangaran kode etik seperti bunyi devinisi kode etik,” tegasnya.

Menurutnya, DKPP-RI tidak punya kewenangan membatalkan hasil keputusan KPU Kota Tangerang. “Bahwasanya KPU Kota Tangerang melanggar peraturan dan perundang-undangan adalah menjadi ya dan hal itu melanggar kode etik dan DKPP-RI tidak lantas harus pula membatalkan hasil keputusan Pleno KPU Kota Tangerang,” ujarnya.(nay)

Komentar Anda

comments