WH: Jangan Gunakan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye

oleh -

PalapaNews – Kembali, Walikota Tangerang Wahidin Halim menegaskan agar pegawai negeri sipil (PNS) tidak terlibat dalam politik praktis. Tidak hanya itu, orang nomor satu di Kota Tangerang ini juga melarang fasilitas yang di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk kepentingan politik.

“Semua fasilitas yang dibiayai oleh APBD tidak boleh digunakan dalam ajang politik, jika ada yang menggunakan akan saya tindak tegas,” ungkap Wahidin Halim saat keliling Kota Tangerang.

Wahidin menambahkan, bagi masyarakat Kota Tangerang, yang melihat sekelompok orang menggunakan fasilitas pemerintah berkunjung ke kecamatan atau kelurahan untuk kepentingan kampanye silahkan ditolak . “Usir saja orang itu, tidak usah takut,” tegas Wahidin Halim.

Sebelumnya, Walikota Tangerang Wahidin Halim mengaku telah mengeluarkan surat imbauan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) agar  tidak terlibat dalam politik praktis atau kampanye dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Tangerang 2013. Imbauan itu demi menjaga netralitas dan profesionalisme PNS sebagai pelayan masyarakat.

“Surat itu sudah kita edarkan kepada para pegawai,” kata Wahidin usai rapat paripurna DPRD dalam rangka Pandangan Umum Fraksi Atas Laporan Pertanggugjawaban APBD 2012 dan Pandangan Umum Walikota atas Raperda Inisiatif tentang Pencemaran Udara, kemarin di Pusat Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang, Selasa (2/7).

Dia melanjutkan, sampai saat ini pihaknya masih percaya anak buahnya bisa bersikap netral dan profesional dalam melayani masyarakat. Sebab hal itu sudah diatur dalam ketentuan. “Kalau melanggarkan sudah ada ketentuan. Bermacam-macam sanksinya tergantung tingkat pelanggarannya,” terangnya.

Namun ketika sekali lagi tanya soal posisinya dalam Pilkada mendatang, adik Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ini tidak bisa memastikan apakah akan turun sebagai jurkam atau tidak. “Kita lihat saja nanti,” terangnya.

Terpisah, pengamat politik dari Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/ 2010 tentang Disiplin PNS, pemerintah  melarang keras keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis.

Komentar Anda

comments