Palapa News – Delapan bulan sudah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang akan menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera mandeg. Atas kondisi tersebut, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Widodo Hadi. Menurutnya, surat yang dikirimkan nanti diharapkan dapat memutus kemandegan selama delapan bulan yang terjadi di tim 7 menteri sekaligus mendorong ditemukannya titik temu atas usulan yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Inisiatif untuk menyurati Presiden RI ini ditempuh usai melakukan pertemuan dengan gubernur se-Sumatera. Dalam pertemuan itu, disimpulkan pengiriman surat yang berisi soal kesiapan daerah dalam mendukung realisasi pembangunan JSS perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan proyek penghubung pulau Jawa dan Sumatera itum” katanya.
Saat ini, kata dia, surat tersebut sudah ditandatanganioleh Gubernur Banten dan dalam waktu dekat suratnya akan dikirim ke SBY. “Surat itu untuk mempertanyakan kejelasan progres kelanjutan JSS yang saat ini masih dalam pembahasan di tim tujuh menteri. Selain itu isi surat itu juga menyatakan kesiapan daerah dalam merealisasikan pengembangan KKISS (Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda),” jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 68 tahun 2011 tentang Pengembangan KSISS, sangat jelas disebutkan mengenai pembiayaan FS yang akan ditanggung pihak swasta, bukan pemerintah.
“Kami ingin percepatan pembangunan JSS sesuai dengan jadwal yang ditentukan, surat itu juga diharapkan akan mejadikan jalan keluar bagi usulan Kemenkeu yang menginginkan agar Feasibility Study atau studi kelayakan JSS dibiayai oleh APBN,” cetus Widodo.(man)
