Palapanews.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan pendampingan terhadap delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkunan Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.
Pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan Asistensi dan Pembinaan SAKIP yang digelar di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Kamis (16/7/2026).
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan, keberhasilan implementasi SAKIP merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Bappeda maupun Inspektorat.
“Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menjadi tanggung jawab Bappeda ataupun Inspektorat. Nilai tersebut merupakan cerminan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah,” kata Herman saat membuka kegiatan.
Ia meminta setiap OPD menjadikan implementasi SAKIP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Nurhasni, menilai Kota Tangerang telah memiliki fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan implementasi SAKIP.
“Kota Tangerang memiliki potensi yang besar. Tinggal bagaimana seluruh perangkat daerah bergerak bersama untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi capaian akuntabilitas yang lebih baik,” ujarnya.
Usai kegiatan asistensi, Kementerian PANRB memberikan pembinaan secara intensif kepada delapan OPD yang menjadi sampel resmi Evaluasi SAKIP Tahun 2026. Pendampingan difokuskan pada penyempurnaan dokumen, penguatan implementasi SAKIP, serta perbaikan indikator kinerja agar lebih terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.
Delapan OPD yang menjadi sampel evaluasi meliputi Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (ydh)