Palapanews.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui penyusunan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tangerang Tahun 2025–2029.
Workshop tersebut dibuka Wali Kota Tangerang, Sachrudin, di Ruang Akhlakul Karimah, Kamis (29/1/2026), dan menjadi forum konsolidasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, memperkuat basis data, serta menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.
Dalam arahannya, Sachrudin menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data aktual serta kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan.
“RPKD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi panduan strategis yang akan menentukan arah kebijakan dan intervensi pemerintah daerah. Penyusunannya harus didukung data yang valid dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Sachrudin.
Menurut dia, persoalan kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penanganan kemiskinan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, serta perlindungan sosial.
Ia juga mengingatkan agar berbagai program yang telah berjalan dapat terus diperkuat dan diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat. Program Beasiswa Tangerang Cerdas, pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan usaha mikro, hingga Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinilai sebagai intervensi strategis yang perlu dikawal secara berkelanjutan.
“Fokus kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Tangerang terus mengoptimalkan Program 3G, yang meliputi Gampang Kerja, Gampang Sekolah, dan Gampang Sembako, sebagai instrumen pembangunan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menghadirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan.
“Dengan perencanaan yang matang, berbasis data, serta kolaborasi yang kuat, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Sachrudin. (adv)