Palapanews.com- Warga Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, memblokade pintu masuk Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3/2025) siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keberadaan tembok pengembang yang menutup akses jalan warga.
Puluhan warga, mulai dari ibu-ibu hingga yang membawa anak, melakukan long march menuju kawasan Puspemkot. Mereka tiba sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung menggelar orasi, menuntut Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD bersikap tegas membongkar tembok yang dinilai mengisolasi akses warga.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Aksi kemanusiaan, pemerintah harus berpihak kepada rakyat – buka akses jalan warga” dan “Pemerintah jangan kalah sama korporat”. Mereka juga mendirikan tenda aksi dan menyatakan akan bertahan hingga tuntutan dipenuhi.
Situasi ini menyebabkan pengunjung serta pegawai Puspem maupun masyarakat yang melintas harus memutar arah. Aparat kepolisian tampak berjaga di lokasi dan melakukan pengaturan lalu lintas.
“Tembok yang memblokir akses warga ini membuat resah. Aktivitas mereka terganggu; anak-anak yang hendak sekolah, ibu-ibu menuju majelis taklim, hingga pekerja yang harus mencari jalur alternatif,” ujar Saipul Basri dalam orasinya di atas mobil komando.
Pria yang akrab disapa Bung Marcel itu menyebut, akses jalan tersebut dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah sejak lama. Karena itu warga heran ketika belakangan area itu diklaim milik pengembang. Ia juga menyoroti kehadiran oknum aparatur ketika pemagaran dilakukan, namun dibiarkan tanpa tindakan.
“Katanya pengembang mau mencarikan jalan lain untuk warga—itu bohong. Jalan yang ditawarkan justru melewati tanah milik pribadi orang lain. Kami akan terus bergerak. Kalau perlu menginap sampai ada keputusan. Kami siap ajukan pemberitahuan aksi lagi,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD Kota Tangerang dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antara warga dan pihak pengembang. Forum tersebut merupakan tindak lanjut agenda sebelumnya yang belum menghasilkan keputusan terkait tembok yang menutup akses jalan warga. (ydh)