Antisipasi Radikalisme Ditengah Perkembangam Dunia Digital

Palapanews.com- Perkembangan dunia digital semakin memberi kemudahan bagi manusia untuk saling menukar data dan informasi. Tanpa disadari, kemudahan di sisi lain justru rentan untuk mendatangkan suatu hal yang negatif, seperti halnya radikalisme.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Syaifullah Tamliha memandang, masifnya penggunaan digital memungkinkan media sosial menjadi salah satu pembentuk peradaban dan cara berkebudayaan.

Dalam konteks kebangsaan, perkembangan teknologi digital tidak hanya digunakan dalam aspek-aspek kehidupan yang memunculkan dampak positif. Tetapi juga berdampak negatif sehingga berekses terhadap ikatan kebangsaan diantara warga (civil society).

“Salah satu isu kebangsaan yang aktual dan mendapat sorotan dari berbagai pihak adalah berkenaan dengan aksi dan narasi terorisme dan radikalisme,” ungkap Syaifullah Wakil Rakyat yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut dalam webinar bertajuk “Ngobrol Bareng Legislator : Antisipasi Radikalisme Digital,” pada Sabtu (2/4/2022).

Kegiatan webinar tersebut, turut diikuti oleh Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel A Pangerapan dan Tenaga Ahli Wamentan, Khairi Fuady sebagai pematerinya.

“Dalam trend kontemporer, fenomena radikalisme kerap berbentuk sebagai radikalisme agama. Radikalisme sendiri di Indonesia dalam beberapa perkembangan aktual, dimana anak muda turut berpartisipasi dalam melakukan pembaiatan kepada ISIS, seperti dari dari Malang bahkan Jakarta. Dan dalam kasus lainnya, terdapat di sekolah dasar-menengah, yang ditemukan dalam beberapa buku yang mengajarkan paham radikalisme,” paparnya.

Menurutnya, penyebaran radikalisme di dunia digital tersebut, tentu menjadi suatu ancaman yang harus diantisipasi. Yakni dengan cara kesadaran masyarakat dan penanaman literasi khususnya dalam hal penggunaan digital.

“Media literasi menjadi solusi untuk meningkatkan pertahanan diri masyarakat terhadap terpaan propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet dan seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab dalam menanggulangi kejahatan terorisme,” terangnya.

Oleh karena itu, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel A Pangerapan menyatakan, dalam hal ini pemerintah hadir untuk memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial.

“Kementrian Kominfo mengemban mandat dari presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital Indonesia,” imbuhnya.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementrian Kominfo memiliki peran sebagai legulator, fasilitator, dan ekselerator dibidang digital Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital kementrian kominfo bersama gerakan nasional, literasi digital, cyber kreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan digital pada seluruh lapisan masyarakat Indoensia,” tegasnya.

Berbagai pelatihan literasi digital pun diberikan, dengan berbasis empat pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital dan pemahaman digital. Hingga tahun 2021, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat Indonesia.

“Peningkatan literasi digital adalah pekerjaan terbesar oleh karena itu kami juga tidak bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transportasi digital. Untuk itu apresiasi saya ucapakan untuk semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan ini,” pungkasnya. (nad)

Komentar Anda

comments