Palapanews.com- Ketua DPRD Banten, Andra Soni menyatakan BPBD dianggap tidak mampu dalam menghadapi bencana. Ia menyebut penanganan bencana yang dilakukan belum maksimal dan tidak terkoordinir dengan baik.
“Karena tidak memiliki data stok logistik ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan. Saya menyebutnya gagap bencana, sekarang yang jadi pelaksana tugas BPBD-nya Kepala Inspektorat. Kita harus perbaiki dan koordinasikan,” ujarnya, Rabu, 8 Januari 2020.
Andra menjelaskan, BPBD Banten seharusnya siap dan cepat masuk ke daerah terisolir dalam setiap kebencanaan, sehingga tidak ada korban bencana yang kelaparan dan sakit karena lambannya penanganan. Karena, lanjutnya, bencana alam tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.
Ia menambahkan, data korban bencana dan kerusakan pun harus diperoleh dengan cepat oleh BPBD sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam setiap kebencanaan.
“BPBD harus siap menghadapi bencana kapan pun dan bisa masuk ke daerah terilosir. Sehingga penanganan korban bisa lebih cepat. Harus ada juga pusat data terpadu, sehingga informasinya tidak berbeda-beda,” jelasnya.
Andra menuturkan, BPBD Banten yang dipimpin oleh Kusmayadi yang juga Kepala Inspektorat, di anggap terlalu elit dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan seluruh relawan yang membantu penanganan korban banjir dan tanah longsor di Banten. Lanjutnya, termasuk penyaluran bantuan yang seharusnya dikoordinir oleh BPBD belum tersalurkan dengan baik, dengan menumpuknya bantuan disetiap posko.
“Kalau dalam pandangan saya pribadi belum terkoordinir dengan baik, tapi mereka mengklaim sudah terkoordinasi. Mereka (relawan) mengaku belum terkoordinasi. Banyak bantuan yang menumpuk, seperti pakaian layak pakai,” katanya.(rik)
