Pembangunan Balai Warga dan Gapura di Tangsel Harus Mirip Rumah Blandongan

oleh -
Bangunan Balai Warga. Foto: Disperkimta for Palapanews

Palapanews.com- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel tahun ini tengah membangun sebanyak 16 unit dari total 23 balai warga yang telah terverifikasi lokasinya. Tentunya, pembangunan balai warga ini tidak boleh terlepas dari konsep Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Permukiman Disperkimta Tangsel, Carsono. Menurutnya, dari total 23 verifikasi lokasi, sebanyak 16 unit balai warga yang telah dibangun tersebut hanya tinggal menunggu proses finishing yang sudah mencapai 80 hingga 90 persen.

“Targetnya selesai pada pertengahan Desember 2019. Sedangkan desain dan konsep balai warga ataupun gapura dari Ibu Wali yaitu, merealisasikan dan mengaplikasikan logo Tangsel, ya seperti rumah Blandongan, jadi harus sesuai,” ujarnya kepada Palapanews.

Sesuai program Walikota Tangsel, kata Carsono, targetnya setiap RW terdapat satu balai warga. Sehingga, jika diratakan akan ada 700 balai warga di tujuh kecamatan yang ada di Kota Tangsel.

Sedangkan untuk anggaran balai warga Carsono menambahkan, diatas Rp250 jutaan per satu unit. Karena, merupakan hasil lelang.

Gapura Blandongan. Foto: Disperkimta for Palapanews

“Luasnya variatif tergantung tanah dan kita hanya membangun dengan anggaran yang ditentukan. Untuk penambahan lainnya seperti CCTV dan keperluan lainnya, kami serahkan kepada warga yang mengelola,” jelasnya.

Sementara untuk gapura, ada sekitar 20 pengajuan dalam Musrenbang tahun lalu, dan yang terealisasi lebih dari angka 20. Sama dengan balai warga, pihaknya pun menghimbau agar desain gapura diseragamkan sesuai dengan desain rumah blandongan.

“Gapura ada dua, jika di atasnya terhalang kabel listrik, maka tidak menggunakan atap. Namun jika bisa menggunakan atap, harus sesuai dengan tinggi balang. Ornamen gang bisa juga dibuat lebih cantik untuk gang cantik, tentunya tanpa merubah desainnya. Dengan anggaran sekitar Rp50 sampai Rp70juta untuk satu gapura, dengan ukuran dan lebar yang menyesuaikan,” bebernya.

Ia juga menjelaskan, ada 6 lokasi yang gagal terverifikasi, karena lokasinya tidak bisa digunakan dan belum menjadi aset Pemkot Tangsel, serta masih adanya penolakan dari warga setempat.

“Untuk pengembang kendalanya, banyak yang belum diserahkan. Jadi ya harus serah terima dahulu dan kita mengajak penghuni untuk komunikasi ke pengembang agar segera serah terima aset,” ungkapnya

Pihaknya berharap, jika mau difasilitasi balai warga ataupun gapura harus digunakan secara umum. Kedepan, sebagian kewenangan dari Disperkimta dalam hal pemeliharaan yang bersifat ringan agar diturunkan ke kelurahan atau kecamatan sehingga tidak terlalu jauh birokrasinya dan memanfaatkan dana kelurahan. (adv)

Komentar Anda

comments