Kawal Pembebasan Lahan, Disperkimta Tangsel Gandeng TP4D

oleh -
Rapat Disperkimta Tangsel dengan TP4D. Foto: Dok Disperkimta

Palapanews.com- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kerjasama ini merupakan turunan dari Memorandum of Understanding (Mou) yang telah dilakukan Walikota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Disperkimta Kota Tangsel, Rizqiyah mengatakan Disperkimta memiliki Bidang Pertanahan yang bertugas melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kini pada pelaksanaan tugasnya, Bidang Pertanahan selalu dikawal oleh tim TP4D dan JPN.

“Tujuannya dari pendampingan itu sendiri adalah mengawal pengadaan tanah agar berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan juga untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang terkena agar dapat terjamin hak-haknya,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).

Selain itu, apabila ada informasi yang masih simpang siur, masyarakat pun dapat lebih yakin bahwa Pelaksana sesuai dengan aturan. Menurutnya, pengadaan tanah dibiayai dari uang negara sehingga harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan masyarakat juga bisa mendapatkan sesuai dengan haknya.

Rapat Disperkimta Tangsel dengan TP4D. Foto: Dok Disperkimta

“Dengan pendampingan ini jaminan itu ada. Makanya, dalam beberapa kegiatan kita selalu didampingi oleh TP4D dan JPN,” jelasnya.

Ia mengaku, tidak pernah menutup komunikasi dengan masyarakat. Hal ini untuk menjelaskan, bahwa dari pihaknya semua dilakukan secara transparan dan tidak ada pungutan apapun untuk penyelesaian pembayaran ganti kerugian.

“Untuk administrasi, telah disediakan oleh panitia dan kami hanya melayani pihak yang berhak. Jika bukan pemiliknya tidak bisa kita layani, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua TP4D Kejari Tangsel Setyo Adhi Wicaksono. Menurutnya, pembentukan TP4D sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang bertujuan mencegah untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan.

“Kami akan mendampingi, melihat dan memberi pendapat hukumnya seperti apa. Kemudian, hasil pelaporan dan tahap-tahap perencanaan hingga pengerjaan telah diawasi dan dievaluasi kembali agar pembangunannya tepat waktu dan tertib administrasi,” imbuhnya.

Namun, jika terjadi indikasi baru dilakukan penindakan dengan berkordinasi kepada Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terlebih dahulu. (adv)

Komentar Anda

comments