WH Maksimalkan Posko Bantuan Korban Tsunami Banten

Palapanews.com- Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kembali melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten terkait penanganan korban dampak tsunami Selat Sunda.

“Penanganan dampak tsunami harus cepat. Makanya saya memanggil dinas-dinas supaya bergerak berkoordinasi sesuai tupoksi dinasnya,” kata WH dijumpai di acara Raker V Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) di Ponpes Daerul Azhar, Rangkasbitung, Lebak, Rabu (26/12/2018).

Menurutnya, sekarang ini setelah akses jalan di sejumlah titik bencana yang sempat terputus, kini telah bisa digunakan kita harus maksimalkan untuk jalur distribusi logistik bantuan.

Tetapi kita juga menyiapkan dan mendistribusi logistik kebutuhan pengungsi secara efektif. Semuanya telah difungsikan sesuai dinas masing-masing.

“Saya dan Pak Wagub Andika tetap sebagai pengarah. Supaya daya tampung dan distribusi tepat sasaran dinas-dinas diharuskan berkoordinasi. Kami sudah rapatkan pada Selasa (25-12-2018) lalu. Semuanya harus kerja maksimal sampai dampak bencana ini pulih,” tandas WH.

Opar Sohari, Sekretaris yang juga merangkap Kepala Logistik Penanggulangan Bencana Dampak Tsunami Pemprov Banten kepada wartawan menyebut, bahwa sejumlah OPD telah dikumpulkan gubernur untuk koordinasi percepatan penyelesaian dampak tsunami.

“Kita juga ingin transparan karena menerima logistik bantuan dari luar. Selain dari OPD Pemprov, kita juga koordinasi dengan pihak TNI dan Polri serta instansi dari pemerintah pusat.”

“Pokoknya buat percepatan penyelesesain dampak tsunami dan kami akan terjun sampai selesai, perkembangan selanjutnya akan dilaporkan dan evaluasi sama gubernur,” ucapnya.

Opar yang juga Kepala Bapenda Provinsi Banten mengaku saat ini semua kebutuhan logistik pengungsi dan korban tsunami telah diterima pihaknya.

“Kebutuhan sandang pangan yang kami terima mudah-mudahan untuk sementara ini bisa untuk kebutuhan warga selama 5 hari sampai 1 minggu ke depan,” kata Opar.

Ia menambahkan, pihaknya juga menerima logistik bantuan dari instansi-instansi swasta. Karena kebutuhan untuk pengungsi cukup tinggi.

Ia juga membeberkan tugas dan fungsi dari setiap OPD, misalkan Dinas Perhubungan diminta gubernur bisa menjamin kelancaran distribusi bantuan. BPBD diminta mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan seluruh stake holder baik militer maupun kepolisian dan instansi lainnya.

Selain itu, ada juga OPD atau Dinas yang mengkoordinir pendirian tenda buat pengungsi, mendistribusikan logistik, menyusun perencanaan kebutuhan logistik pengungsi, mendata kebutuhann logistik per hari, menerima dan mencatat sumbangan logistik dari donator dan fungsi lainnya.

“Semua OPD telah ditentukan mempunyai tugas dan fungsi. Kita sudah menentukan titik Posko Sentral. Dari situ anti kita sebarkan ke 29 titik posko bantuan bencana,” tandas Opar. (ydh)

Komentar Anda

comments