Raperda Bantuan Dana Parpol Mandek, Ramai-ramai Salahkan Pemkot Tangsel

Palapanews.com- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai kurang respons atas mandeknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Dana Partai Politik (Parpol) Kota Tangsel, yang saat ini masih tertahan di Pemprov Banten.

“Raperda ini tinggal menunggu evaluasi Pemprov Banten. Harusnya Pemkot reaktif, menanyakan kejelasan Raperda ini. Karena memang ranahnya ada di Pemkot,” kata Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangsel, Iwan Rahayu.

Senada dikatakan Ketua DPC Hanura Kota Tangsel, Amar. Ia menilai harusnya Pemkot Tangsel, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) bisa lebih aktif lagi, terutama koordinasi dengan Kesbangpolinmas Provinsi Banten terkait dana parpol ini.

“Artinya jangan diam saja, tetapi harus segera berkoordinasi dengan pihak yang lebih tinggi agar setiap Raperda kita ini bisa cepat selesainya,” ungkapnya.

Setali tiga uang, Ketua DPC PKB Kota Tangsel Tarmizi pun meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menanyakan sejauh mana tahap evaluasi Raperda tersebut di Provinsi Banten.

“Harus segera diundangkan atau disahkan menjadi Perda. Dinas terkait harus segera berkoordinasi dengan Pemprov Banten,” tegasnya.

Terhambatnya Raperda Dana Bantuan Parpol mengakibatkan terhambatnya penyaluran bantuan dana bagi parpol di Tangsel. Padahal untuk anggaran bantuan parpol tersebut sudah disediakan di APBD Murni 2018 sebesar Rp3000 per suara. (jok)

Komentar Anda

comments