Hakim dan Panitera Kena OTT, Aliansi Bantuan Hukum Nilai Gagalnya Sistem Peradilan

oleh -

Palapanews.com- Pasca KPK melakukan OTT yang melibatkan hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Aliansi Bantuan Hukum Tangerang Raya memberikan catatan kegagalan Lembaga Peradilan tersebut, Rabu, (14/2).

“Berulang kalinya KPK menyeret aparat peradilan, ini menandakan bahwa sistem peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) masih bermasalah. Oleh karena itu, OTT di PN Tangerang tidak bisa lagi disebut ulah oknum aparat peradilan tetapi ini mengindikasikan bahwa reformasi dari sektor peradilan masih jauh dari harapan,” ungkap Aliansi Bantuan Hukum Tangerang Raya, Abdul Hamim Jauzie.

Menurutnya, merujuk pada data KPK hingga saat ini sudah 17 hakim dan 9 Panitera Pengganti yang sudah diproses hukum oleh KPK. Sedangkan ombudsman RI telah menerima 266 aduan terkait layanan publik di lembaga peradilan.

“Aduan tersebut diantaranya mengenai keberpihakan hakim dalam mengadili suatu perkara. Mengutip dari data Komisi Yudisial pada tahun 2017 ada 58 hakim yang direkomendasikan untuk diberikan sanksi, namum implementasinya tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Untuk itulah kami mendesak agar MA menindaklanjuti rekomendasi dari KY tersebut,” pintanya.

Meskipun MA sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan informasi perkara secara online, namun diutarakannya implementasinya masih bermasalah.

“Di PN Tangerang misalnya masuh belum menerapkan PTSP, sementara sistem perkara secara online sudah berjalan, namun kerap kali tidak ada pembaruan atau update. Kami meminta agar PN Tangerang segera menerapkan sistem PTSP tersebut,” tutupnya. (Gs)

Komentar Anda

comments