Pelayanan Perizinan Banten Dijamin Bebas KKN

oleh -

Palapanews.com- Beragam program terobosan dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten guna mempermudah pelayanan perizinan. Salah satu terobosan tersebut adalah pelayanan dan gagasan visioner lewat program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis online nama dengan Sistem Pelayanan Izin Elektronik Terbuka (SIPEKA).

SIPEKA merupakan salah satu sistem pelayanan elektronik yang terbuka, dalam arti terbuka setiap pengguna dari berbagai lapisan bisa mengajukan permohonan perizinan. Investor atau user bisa membuka lamanhttp://dpmptsp.bantenprov.go.id/ > SIPEKA < Layanan Perizinan Online.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wahyu Wardana menjelaskan, inisiasi SIPEKA tidak terlepas dari upaya pemerintah Provinsi Banten menjawab tantangan dan persaingan zaman di mana perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa mampu bersaing menciptakan sistem yang efektif dan efisien.

“Saat ini banyak kalangan membutuhkan sistem di mana orang cukup duduk untuk bisa mengajukan perizinan. Pemohon tidak mesti datang ke kantor. Mereka bisa melakukan permohonan perizinan dari mana saja dengan melihat persyaratannya apa saja bisa diakses secara online,” katanya.

Wahyu mengakui, menggaet investor tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya sistem yang mudah, efisien, dan transparan yang bisa membuat investor nyaman dan bisa melakukan perizinan dengan mudah dan cepat. “Itu membutuhkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang bagus,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, SIPEKA merupakan program yang telah disusun DPMPTSP Provinsi Banten jauh-jauh hari bersama dengan Jawa Barat (Jabar). Namun, dengan berbagai kendala baru pada Juli 2017 ini diluncurkan. Hal tersebut tidak terlepas dari semangat Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam memberikan pelayanan terhadap investor yang transparan dan terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam peluncuran SIPEKA, Wahidin menyampaikan bahwa SIPEKA adalah upaya pemerintah dalam memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Ini ikhtiar kami dalam rangka memutus mata rantai korupsi,” kata Gubernur Wahidin.

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Rahmat Suwanda mengapresiasi keberhasilan penerapan perizinan atau PTSP di Banten yang dinilai memuaskan. Bahkan, lembaga antirasuah tersebut memuji keberhasilan pelaksanaan perizinan PTSP sebagai organisasi perangkat daerah paling responsif dan memiliki komitmen dalam melakukan perubahan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten. Menurutnya, pelaksanaan SIPEKA merupakan bagian dari rencana aksi dalam Korsupgah di Banten.

“Sejak awal 2017 Pemprov Banten telah melakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai ketertinggalan menuju sistem online,” katanya.

Diketahui, Banten terus menjadi magnet bagi investor, selain letak geografis yang dekat dengan Ibu Kota, Banten juga ditunjang infrastruktur seperti Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak dan Jalan Tol Jakarta-Merak, Jaringan Jalan Kereta Api dan yang terbaru dan sedang dibangun adalah tol Serang-Panimbang.

Untuk mendukung kegiatan investasi sektor industri, Banten menyediakan tiga kawasan industri yang masuk program kemudahan layanan investasi langsung konstruksi, yakni Kawasan Modern Cikande Industrial Estate (1.800 hektare), Kawasan Industri Wilmar Bojonegara (800 hektare), dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (570 hektare). (ADV-Kominfo)

Komentar Anda

comments