Setu & Ciptim akan Jadi Lokasi Sensus PBB dan Pertanahan

oleh -

Palapanews.com- Kecamatan Setu dan Kecamatan Ciputat Timur akan mulai dilakukan sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Maret 2017. Hal ini terungkap saat Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Tangsel menggelar Sosialisasi Sensus PBB dan Pertanahan di Graha Widya Bhakti Puspiptek Kamis (9/2/2017).

Kepala BPD Kota Tangsel, Dadang Sofyan mengatakan kerjasama PBB dan sensus pertanahan ini merupakan pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Sehingga menjadi menarik perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

“Bahkan karena program ini kota Tangsel menjadi contoh bagi daerah lainnya, sebab kita peduli terhadap permasalahan pertanahan,” kata Dadang.

Kegitan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan data pertanahan dan permasalahan pertanahan yang sama antara Pemerintah Kota Tangsel dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel. Dimana Pemkot dari sisi fiskal kadastral dan BPN dari sisi legal kadastral.

“Makanya Tangsel bersama dengan BPN melakukan kerjasama sensus PBB dan pertanahan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan menciptakan kebijakan peta bersama antara pemkot dan BPN melalui kantor Pertanahan Tangsel,” jelasnya.

Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB kedalam satu wadah sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam,  sederhana, cepat dan efisien.

“Kita ingin membentuk Bank Data yang lengkap berbasis persil bidang tanah sebagai one map policy untuk digunakan bersama antara pemkot Tangsel bersama kantor pertanahan Tangsel.  Dengan adanya sensus ini dapat meminimalisir sengketa, konflik dan perkara pertanahan,” imbuhnya.

Jumlah target sensus sebanyak 64.000 bidang tanah di 2 kecamatan yakni Setu dan Ciputat Timur.  Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.215.422.000.

Sementara Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan,semula PBB dikelola oleh pajak pusat,  namun sejak 1 Januari 2014 menjadi dikelola oleh kabupaten atau kota masing-masing wilayah termasuk Tangsel.

“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, karena tuntutan masyarakat tinggi terhadap pelayanan publik ini. Selain itu pendapatan dari PBB sebanyak 27 persen mendominasi PAD kita. Untuk itu kita perlu mendiskusikan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh agar berjalan dengan baik dalam melakukan sensus,” beber Walikota Airin. (nad)

Komentar Anda

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.