Perluasan Bandara, Aset Pemkab Tangerang Kena Gusur

oleh -
Rapat perluasan Bandara Soekarno Hatta di Gedung Setda Pemkab Tangerang. (day)
Rapat perluasan Bandara Soekarno Hatta di Gedung Setda Pemkab Tangerang. (day)
Rapat perluasan Bandara Soekarno Hatta di Gedung Setda Pemkab Tangerang. (day)

Tigaraksa, PalapaNews.com – Perluasan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta (Soetta) yang bakal dilakukan PT Angkasa Pura II selaku pengelola bakal menggusur lahan aset milik Pemkab Tangerang.

Perluasan lahan ini berada di Desa Bojong Renged di Kecamatan Teluknaga, seluas 10,03 hektar, Desa Rawa Burung di Kecamatan Kosambi seluas 60,69 hektar dan Desa Rawa Rengas Kecamatan Kosambi seluas 65,85 hektar yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Di tiga desa itu, terdapat aset pemkab berupa tanah dan bangunan. Rinciannya, di Desa Rawa Rengas antara lain jalan desa sebanyak 37 item, sarana air bersih 8 item, SPAL 2 item, jalan MTH 11 item dan jembatan 6 item.

Untuk aset di Desa Rawa Burung, antara lain jalan lokasi/desa 8 item, SAB 5 item, SPAL 4 item , jalan MTH 20 item, jembatan 1 item. Dan aset Pemkab Tangerang yang ada di Desa Bojong Renged antara lain jalan lokasi/desa 1 item, SPAL 1 item, saluran sekunder 1 item, saluran turab 1 item, TPU 1 item.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan untuk aset Pemkab Tangerang berupa lahan yang terkena perluaasan bandara tidak begitu menjadi masalah. Karena urusan pembangunan bandara merupakan urusan negara. Hanya saja bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut berupa sekolah, jalan, SPAL, jembatan yang dibangun dari APBD itu harus diperhitungkan.

“Tadi ada beberapa opsi yang akan ditempuh oleh Pemkab Tangerang. Namun masih menunggu kajian oleh Pihak TP4D Provinsi Banten dan panitia bersama,” ujar Zaki.

Pemkab Tangerang, diakuinya perlu kehati-hatian dalam menentukan kebijakan, agar tidak menimbulkan masalah hukum kedepan. Terkait tekhnis yang akan diputuskan, sejauh ini Pemkab Tangerang masih menunggu kajian hukum dari BPK.

“Kami sarankan kepada panitia bersama untuk berkonsultasi ke BPK dan TP4D kejaksaan Tinggi Banten. Kajian hukum dan kajian adminstrasi keuangan dari BPK akan rapih,” tambah Zaki. (day/one)

Komentar Anda

comments