SOSOK Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) yang maju kembali dalam pilkada 9 Desember nanti selalu menjadi perbincangan hangat, khususnya di media.
Sebagai petahana, salah satu isu yang memanas jelang pencoblosan adalah melibatkan jajaran birokrasi dalam politik praktis. Pertanyaannya? Apakah dari semua kandidat tersebut hanya Airin yang menjadi tertuduh. Jawabnya “tidak.”
Pasangan lain yang juga berpotensi melibatkan jajaran birokrasi dalam proses pemenangan Pilkada ada pada sosok Arsid, yang punya rekam jejak birokrasi. Ia sebelum mendaftarkan diri maju dalam bursa pencalonan Walikota Tangsel adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kabupaten Tangerang.
Pertanyaannya? Apakah telah terjadi mobilisasi birokrasi dari Pemda Kabupaten Tangerang untuk memenangkan Arsid? Entahlah. Dugaan keterlibatan birokrasi juga terbuka lebar dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Sebagaimana kita tahu semua, bahwa Gubernur Banten hari ini, Rano Karno, adalah kader partai yang mengusung pasangan Arsid-Elvier, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ibarat bermain kartu, sama-sama memegang kartu mati.
Dalam sudut pandang masyarakat awam, sebenarnya jika isu dugaan pelibatan birokrasi dalam politik praktis Pilkada Tangsel, justru akan merugikan keduanya, pasangan Airin-Ben dan Arsid-Elvier.
Kondisi ini jika dimanfaatkan dengan baik, bisa menguntungkan pasangan Ikhsan Modjo-Li Claudia. Paket calon ini sisa menunggu perseteruan (saling serang) antara Airin-Arsid dan langsung memanfaatkan momentum dengan mengusung tema sebagai pasangan yang tidak melibatkan aparatur pemerintahan.
Lagi-lagi sebagai masyarakat biasa, Pilkada Tangsel kali ini berani dikatakan tidak mendidik pemilih. Warga selalu dipertontonkan dengan aksi saling menjatuhkan antar-kandidat.
Meski banyak kandidat menggunakan media sosial untuk menyampaikan gagasan-gagasannya sebagai calon, akan tetapi masih didominasi dengan isu-isu negatif.
Yang paling menohok serangan-serangan negatif lebih banyak ditumpahkan pada sosok Airin sebagai petahana. Padahal dalam iklim demokrasi dan pendidikan politik, Pilkada seharusnya mengajarkan kepada kita semua bagaimana membangun kepercayaan kepada masyarakat, melalui kerja dan kekompakan tim masing-masing kandidat.
Sekali lagi Pilkada adalah bagaimana meyakinkan orang, sehingga terbangun rasa percaya masyarakat kepada calon pemimpinnya. (*)
Penulis: M. Ilham Bhaihaqi, warga Ciater Barat, Serpong
