Anggaran Kesehatan Banten Dipangkas Rp51 Miliar

Ilustrasi. (bbs)
Ilustrasi. (bbs)

Palapanews- Anggaran kesehatan di Provinsi Banten mengalami penurunan pada APBD Perubahan 2015. Tak tanggung-tanggung, penurunan mencapai Rp51 miliar lantaran adanya pemangkasan dana pada dua program bidang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Sigit Wardojo mengatakan pada APBD perubahan ini anggaran Dinas Kesehatan memang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan APBD murni.

Ia jelaskan bahwa dalam APBD 2015 murni anggaran dialokasikan untuk dinas kesehatan mencapai Rp143 miliar. Sedangkan dalam APBD Perubahan hanya Rp92 miliar, atau berkurang Rp51 miliar.

Pengurangan anggaran, menurutnya terjadi pada dua pos program di dinas kesehatan, yakni jaminan kesehatan bagi orang miskin yang berlum ter-cover oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Bidan Kit.

Alasan pengurangan anggaran jaminan sosial untuk orang miskin karena banyak warga kurang mampu yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak bisa menerima bantuan.

“Memang aturan dari pusatnya seperti itu. Setiap warga miskin harus memiliki Nomor Induk Kependudukan baru bisa mendapat bantuan itu. Di Banten dari 144 ribu jiwa hanya 1.800 untuk memiliki nomor induk kependudukan itu,” ujarnya seperti dikutip rimanews.com.

Sedangkan program Bidan Kit, kata dia, berdasarkan arahan dan masukan dari Inspektorat Banten, kegiatan tersebut dinilai menyalahi aturan.

“Bidan Kit itu berupa pemberian bantuan peralatan kepada bidan sesuai dengan standar, tapi instruksi Inspektorat Banten, harusnya dalam bentuk hibah seperti pemberian bantuan keuangan kabupaten/kota,” ujarnya.

Namun demikian, program Bidan Kit ini akan dimasukan kembali usulannya pada 2016. Diharapkan bisa dianggarakan dalam APBD murni 2016, sehingga para bidan bisa memiliki peralatan sesuai standar untuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.

“Kita berupaya agar pelayanan kesehatan pada masyarakat maksimal, dan program Bidan Kit salah satunya. Jika para bidan memiliki peralatan standar maka pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan lebih optimal,” ujarnya. (nai)

Komentar Anda

comments