Ini Kendala Sektor Pertanian dan Nelayan di Banten

FGD membahas tentang aturan perlindungan petani dan nelayan. (ist)
FGD membahas tentang aturan perlindungan petani dan nelayan. (ist)

Palapanews- Sektor pertanian dan nelayan di Provinsi Banten masih dipandang sebelah mata. Buktinya, pemerintah masih belum memberikan perhatian untuk pengembangan pertanian dan nelayan.

Demikian terungkap dalam focus group discussion (FDG) penyusunan naskah akademik dan draft Raperda tersebut, Selasa (19/8/2015) lalu di Sekolah Demokrasi Serang.

Berbagai masalah pertanian dan nelayan di Banten terungkap dalam diskusi tersebut. Salah satu seperti yang diungkapkan Subagyo peserta diskusi dari Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA).

“Kehadiran penyuluh pertanian dirasakan sangat kurang. Kami berharap ada penambahan jumlah dan sumberdaya penyuluh,” kata Subagyo.

Ia juga menyampaikan persoalan mendasar dari para petani, yakni minimnya infrastruktur pertanian terutama irigasi. “Infrastruktur pertanian masih minim. Butuh tambahan,” kata dia.

Diskusi yang berlangsung sehari tersebut setidaknya dihadiri oleh 50 peserta dari Peserta dan alumni Sekolah Demokrasi, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Gapoktan.

Selain itu, ada Kelompok Tani Pulo Ampel, Kelompok Tani dan Nelayan Boja Negara, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). (one)

Komentar Anda

comments