Tangsel- Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini tengah membangun Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (KP2KTS) di bekas kawedanan Ciputat, Jalan Pamulang II, Kecamatan Ciputat. Lokasi itu, dipilih sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
Saat ini, proses pembangunan sudah mencapai 35 persen dan ditargetkan, proyek yang dibangun salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur itu bakal rampung pada Desember 2014 ini. Untuk diketahui, keberadaan KP2KTS ini merupakan target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dicanangkan Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie.
Walikota Airin mengatakan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi, saat ini penyediaan sarana kesehatan sudah mencapai 70 persenan. Sarana kesehatan itu, antara lain pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas dan pembangunan posyandu yang ada di beberapa lingkungan. “Sekarang, sudah ada 25 puskesmas dan sudah kita bangun RSUD,” ujarnya.
Untuk infrastruktur jalan, diakui Walikota sudah mencapai 80 persen yang diperbaiki. Meski, ada saja jalan yang sudah diperbaiki kembali rusak. Namun demikian, jalan rusak itu juga adakalanya bukan milik Kota Tangsel. Melainkan, menjadi kewenangan provinsi dan pusat. “Tapi kadang masyarakat tidak mau tahu, karena jalan rusak itu ada di Kota Tangsel maka mereka meminta ke Bu Airin,” katanya.
Maka dari itu, proses pembangunan puspemkot baru bisa dilakukan tahun ini, setelah bidang-bidang lain terpenuhi targetnya. Untuk pusat pemerintahan ini, Airin menerangkan bangunan didesain dengan gaya modern. Di bakal kantor balaikota dan sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu akan dibuat bangunan yang tak kalah elegan dengan bangunan perusahaan swasta, namun tetap berciri khas kedaerahan. “Saya berharap, dengan keberadaan pusat pemerintahan ini bisa menjadi motivasi. Bukan hanya bagi pemda, melainkan juga motivasi bagi pemerintah,” paparnya.
Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Kota Tangsel Dendi Priandana mengatakan, bangunan itu memiliki luas lahan 29 ribu meter lebih. Di kawasan itu, akan dibangun enam bangunan. Yaitu, gedung balaikota, dan empat unit gedung SKPD. “Serta, satu gedung parkir. Nantinya, tak ada kendaraan yang berhenti di depan balaikota. Semua kendaraan, berhenti di gedung parkir,” katanya.
Untuk tahap awal, akan dibangun gedung balaikota. Kemudian, pembangunan gedung SKPD satu dan dua yang dibangun menggunakan sistem multiyears atau tahun jamak. “Peresmian ground breaking ini merupakan hasil pelelangan tender tahun lalu. Pemenangnya PT Brantas Abipraya, salah satu perusahaan BUMN,” kata Dendi.
Khusus gedung balaikota, terdiri dari lima lantai. Luas total lantainya, mencapai 6.210 meter persegi. Kemudian, lantai dasarnya seluas 938 meter persegi lebih. “Di lantai dasar ini, warga bisa mengetahui informasi tentang rencana dan tata kota serta bisa berinteraksi langsung dengan aparat pemkot,” ujarnya.
Untuk memudahkan aksesibiltas, di gedung itu juga disiapkan lift dan tangga jalan atau eskalator. Bahkan, ada tiga unit lift yang salah satunya khusus untuk mengangkut barang. Ini juga dibuat untuk memudahkan apabila ada kegiatan. “Untuk keempat gedung yang ada di tempat itu akan dihubungkan dengan jembatan yang bisa tersambung ke seluruh gedung,” terangnya.
Dipasangi CCTV
Untuk diketahui, pembangunan KP2KTS ini juga diawasi ketat dalam proses pembangunannya. Beberapa area di kawasan itu, diawasi kamera pengintai atau Closed Circuit Television (CCTV). Dengan alat itu, pengawasan bisa dilakukan selama 24 jam setiap harinya.
Menurut Walikota Airin, pemasangan alat pengintai gambar itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengejaan puspem. Ia juga menyatakan, sebelumnya, sistem pengawasan ini sudah ia sampaikan ke publik. “Progres pembangunannya bisa dilihat langsung di sini (tablet andorid),” tuturnya, sambil mengetuk-ngetuk gambar yang ada di layar tablet yang dipegangnya.
Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Dendi Priandana mengatakan, pemasangan CCTV di area itu untuk memudahkan pengawasan. Sebab, dengan alat itu, semua pergerakan yang dilakukan di kawasan itu bisa direkam. Sehingga, pihaknya bisa terus menyaksikan seberapa besar perkembangan pembangunan itu. “Dari CCTV ini menyambung ke walikota, pak wakil, pak sekda. Intinya, ke pengawas di eksekutif,” ujarnya.
Rekaman yang dihasilkan kamera pengintai itu juga bisa menjadi dasar pertanggung jawaban, manakala eksekutif ditanya soal pengawasan pembangunan. “Untuk saat ini, baru di sini pembangunan yang kita pasangi CCTV. Tapi ke depannya, bertahap kita pasangi di sejumlah titik,” tuturnya.
Alat itu, menurut Dendi aman dari tangan penjamah. Menurutnya, benda mati itu tidak akan dirusak oleh oknum yang tak mau kegiatannya diawasi. Maklum saja, PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor yang mengerjakan pembangunan itu memasang bilik pengaman di area pembangunan. Sehingga, tak sembarang orang bisa masuk ke kawasan itu. “Tidak semua orang bisa masuk ke area ini. Harus pakai id card. Ini juga dilakukan untuk mengantisipasi agar (CCTV) tidak dirusak orang,” paparnya.(adv)
