Ini Pandangan Fraksi Soal LPJ APBD Tangsel 2016

Diterbitkan  Jumat, 07 / 07 / 2017 8:50

Palapanews.com- Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2016 di gedung DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (6/7/2017) dihujani kritik. Capaian pengelolaan anggaran pada APBD 2016 menjadi poin yang disoroti.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tangsel M Ramlie. Hadir Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie. Agenda rapat paripurna ini adalah pandangan tentang LPJ APBD 2016 yang sebelumnya disampaikan Walikota.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Syaifin sempat menyinggung soal predikat Wajar Tanpa Pengecualaian yang diterima Pemkot tangsel dari BPK untuk laporan keuangan daerah tahun 2016. Dalam pandangan yang dibacakannya, ia berharap WTP yang dicapai Pemkot Tangsel tidak tersangkut dengan kasus hukum.

“Kita semua tahu, bahwa beberapa daerah pernah tersangkut kasus soal jual beli predikat WTP. Sehingga kami berharap agar WTP yang pernah diraih oleh Pemkot Tangsel murni dari hasil kerja keras, dan tidak ada persoalan hukum kemudian hari nanti,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi memang patut diapresiasi. Namun sayangnya sampai saat ini peningkatan PAD belum berbasis data base, seperti data riset daerah. “Peningkatan PAD harusnya tak sekadar angka. Tapi berdasarkan data base,” tandasnya.

Syaifin juga menyoroti soal proyek Gedung DPRD Tangsel. Proyek gedung itu hingga kini belum rampung juga. Padahal menurut Syaifin, gedung tersebut ialah rumah rakyat yang harusnya menjadi prioritas.

“Gedung DPRD itu tidak hanya sekedar kami pakai kerja saja. Tetapi juga kami pakai untuk menerima dan melayani masyarakat yang datang mengadu ke kami. Sehingga kami minta gedung DPRD Kota Tangsel harus secepatnya diselesaikan,” ujarnya.

Sementara dari Fraksi PDIP, menyinggung soal retribusi reklame dan parkir yang dianggap belum berjalan maksimal. Dalam tanggapan yang dibacakan Made Laksmi, disebutkan bahwa retribusi bisa lebih transparan dan perolehan maksimal dengan melalui sistem online.

“Kalau sistem retribusi dengan sistem teknologi ini bisa meningkatkan PAD dari retribusi reklame dan parkir, agar tidak ada kebocoran,” ujarnya.

Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Vera Ayu Mutiara berpandangan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat terkesan pilih kasih atau lamban di setiap kelasnya.

Sementara dibidang pendidikan, Fraksi Hanura menilai tingginya Silpa dibidang pendidikan menyebabkan banyak anak yang tidak bisa menikmati pendidikan, terpaksa putus sekolah, bangunan sekolah yang berkualitas baik.

Selanjutnya, angka gangguan Kamtibmas yang tidak didukung oleh data yang valid sehingga angka kejahatan meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian Hanura juga menyoroti kinerja SDM di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dinilai belum kribilitas.

“Dari semua indikator tersebut, Fraksi Hanura menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi secara besar-besaran dan berkelanjutan disemua sektor pembangunan, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan,” tandasnya.

Sementara dari Fraksi PADI melalui Rizki Jonis lebih menyoroti pengelolaan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan database yang akurat untuk pembanding dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Walikota.

“Makanya, fraksi PADI memberikan saran kepada pemerintah kota Tangerang Selatan agar lebih sungguh-sungguh terkait pengendalian keuangan daerah, termasuk menyusun model evaluasi berbasis kinerja tiap satuan kerja,” pungkasnya. (jok)

Komentar Anda

comments