Dilema Sekolah Dikelola Provinsi Banten


Orangtua Siswa Mengeluh, SMA/SMK Dikenakan Biaya

Diterbitkan  Rabu, 10 / 05 / 2017 13:13

Ilustrasi

Palapanews.com- Masyarakat Kota Tangerang merasa kecewa atas biaya pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah (SMA dan SMK). Pasalnya, sebelumnya dikelola atau dikendalikan oleh Provinsi Banten, biaya pendidikan di Kota Tangerang gratis.

Teguh salah satu orangtua murid di SMK Negeri 7 Kota Tangerang merasa keberatan atas biaya sekolah yang harus dibayarkan, apalagi biaya bulanan dibayarkan secara double.

“Dulu tidak ada bayaran bulanan, tapi untuk sekarang ketika dikendalikan oleh Provinsi maka saya harus bayar tiap bulan, bahkan langsung diminta untuk beberapa bulan kedepan,” kata Teguh.

Teguh menambahkan, biaya tiap bulan itu sekitar Rp 200 ribu, dan saat ini harus dibayarkan langsung untuk 3 hingga 6 bulan kedepan.

“Kan kalau dibayar double cukup besar. Seharusnya pihak Provinsi Banten harus mengkaji terlebih dahulu jika hendak diambil alih,” tegasnya.

Untuk di Kota Tangerang sendiri saja, SD dan SMP biaya SPP disubsidi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dan ini sebuah kebanggan tersendiri bagi masyarakat.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Banten bisa mencontoh seperti Pemkot Tangerang yang mau memberikan pelayanan akan dunia pendidikan,” tegasnya.

Tidak hanya orangtua siswa yang merasa keberatan akan hal tersebut, tapi tenaga pendidik pun merasakan hal serupa, yakni belum menerima gaji.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin Bije mengatakan, memang saat ini SMA dan SMK kebijakannya ada ditangan Provinsi Banten. Tapi, seharusnya Provinsi bisa mengkaji terlebih dahulu untuk biayanya yang berasal dari APBD.

“Kalau belum siap untuk mengendalikan SMA dan SMK seharusnya jangan dilakukan. Sebab membuat susah masyarakat,” papar Bije.

Dikatakan Bije, lihat untuk saat ini, orangtua siswa harus membayar biaya bulanan, ditambah para pendidik belum menerima gaji.

Melihat kondisi seperti itu, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah pun angkat bicara. Menurut Arief untuk tingkat SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan Provinsi Banten. Dan, bagi masyarakat yang merasa keberatan akan biaya pendidikan yang harus dibayarkan double maka bisa menggugatnya.

“Masyarakat bisa mengugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena ini berdasarkan Undang-undang, dan seluruh aset SMA dan SMK diserahkan ke Provinsi Banten,” pungkas Arief seraya menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan Provinsi Banten, tapi hingga saat ini belum ada jawaban.

“Mulai dari siswa, aset hinga pegawai pendidikan pun sekarang menjadi tanggungjawab Provinsi Banten. Dan, Pemkot Tangerang tidak mau melanggar ketentuan yang ada,” jelasnya. (ydh)

Komentar Anda

comments