Imlek Aman Indonesia Damai

Diterbitkan  Jumat, 27 / 01 / 2017 12:00

Palapanews.com- Suasana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa hari raya Imlek tahun ke 2017 (menurut perhitungan kalender Masehi) sedang dirundung awan kelabu akibat ada pihak-pihak yang menganggap intoleransi ras, agama dan golongan sedang mengoyak-oyak Bhinneka Tunggal Ika demi menggusur Pancasila sebagai landasan negara dan bangsa Indonesia dari bumi Indonesia.

Tudingan rasisme merajalela seolah bangsa Indonesia memang bangsa rasis bahkan masih ditambah dengan penindas minoritas. Umat Islam yang memang de facto mayoritas disebut sebagai kaum radikal yang memusuhi umat agama yang kebetulan minoritas di Indonesia. Keyakinan seorang Donald Trump yang fundamentalis gemar menista umat Islam dengan predikat teroris radikal tampaknya juga mewabah di masyarakat Indonesia.

Suasana aman, damai dan tenteram dirusak oleh perangai saling curiga, saling benci, saling fitnah bahkan ditambah sepak-terjang saling lapor ke Barekrim, KPK bahkan KPU.  Pilkada 2017 dicemari wabah kampanye hitam yang memburuk- burukkan pihak lawan lewat medsos dengan tidak segan memanfaatkan jalur hoax demi menebar fitnah keji sampai ke perihal sangat pribadi yang tidak ada kaitan dengan politik apalagi kepentingan rakyat.

Andaikata Gus Dur menyaksikan punahnya suasana pluralisme yang terkandung di dalam perayaan hari raya nasonal Imlek yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur untuk kembali hadir di persada nusantara ini, pasti merasa kecewa dan sedih.

Keragaman Sebagai Dasar Membangun Bangsa
Klaim primbumi dan non-pribumi kembali menjadikan hari raya nasional imlek 2017 semakin kelabu. Padahal sejatinya tidak seorangpun manusia Indonesia dapat memastikan suku atau ras mana yang paling Indonesia (pribumi) diantara keragaman saat ini. Namun hal yang pasti ialah suku Tionghoa sebagaimana suku-suku lain sudah di Indonesia semenjak kerajaan nusantara, bahkan mereka ikut dalam memperjuangkan Indonesia.

Kelahiran bangsa indonesia bukan dibentuk dari satu golongan. Ia dilatarbelakangi dan dibidani oleh keanekaragaman suku, agama, ras adan antargolongan (SARA) seperti yang terhimpun dalam tubuh BPUPKI dan PPKI. Indonesia jelas lahir dari hal yang dinilai sebagai “biang keladi” konflik bangsa yaitu SARA. Bung Karno, kelahiran Surabayaa (Jaawa Timur, 1901), beragama Islam dan mantan Ketua Pengurus Besar PNI. Bung Hatta, kelahiran Bukittinggi (Sumatera Barat, 1902), beragama Islam dan mantan Ketua Pengurus Besar PNI. Johanes Latuharhary, kelahiran Saparua (Ambon, 1900), beragama Kristen dan mantan anggota Pengurs Cabang Parindra Malang. Kemudian, Lim Koen Hian, kelahiran Banjarmasin (Kalimantan Barat, 1896) merupakan pendiri PTI (Partai Tionghoa Indoneasia). Nama-nama tersebut merupakan beberapa anggota BPUPKI dan PPKI yang jelas memiliki perbedaan SARA. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Islam, Kristen, PNI, Parindra, PTI adalah wujud nyata yang memabentuk Indonesia.

Keanekaraagman SARA ini mendorong para perintis kemerdekaan untuk membentuk sebuah lembaga kuat yang mendukung cita-cita dasar negara untuk bebas dari segala bentuk penjajahan dan mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai dasar yang telah mereka rembuk bersama dalam sidang  BPUPKI dan PPKI.

Kerinduan terdalam para pejuang kemerdekaan untuk menyatukan diri dalam gerakan-gerakan nasional pada saat mempersiapkan kemerdekaan, secara de facto membenarkan peran SARA yang pada hakikatnya bersifat positif dan konstruktif. Contohnya pada masa kolonial dengan politik divide et impera, dimana SARA juga digunakan oleh para penjajah untuk mempropaganda masyarakat. Hubungan antar suku, agama, ras dan golongan di”kotak-kotak”kan sedemikian rupa sehingga menghasilkan perpecahan, perselisihan dan benih-benih dendam. Namun, kesadaran nasional tentang kepentingan umum ternyata lebih kuat untuk mendorong para pemuka masyarakat untuk meleburkan diri dalam lembaga yang mampu menyalurkan suara dan kekuatan bagi kemerdekaan bangsa.

Ciptakan Toleransi di Hari Raya Imlek
Indonesia tidak mungkin berwajah dan berbentuk seperti sekarang kalau tidak diawali dan diwarnai dengan perbedaan SARA dalam tubuh BPUPKI dan PPKI. Lantas mengapa bukan konflik yang terjadi? mengapa para “arsitek” negara tersebut justru menghasilkan “kemerdekaan”? Jawabannya sederhana, sebab hal yang mereka dahulukan bukanlah kepentingan komunal atau primordial melainkan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh primordial-primordial masyarakat.

Hal yang mereka buru tidak lain ialah keberadaan bangsa yang benar-benar ber-Tuhan, berperikemanusiaan berkesatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial. Tidak ada masalah SARA yang mencemari kebhinnekaan dengan apa yang disebut intoleransi terhadap keberagaman masyarakat. Kedaulatan berada ditangan rakyat bukan ditangan para elit politik yang cenderung memburu kepentingan pribadi dan golongannya masing-masing.

Bagi yang masih gigih bersikeras menolak hari raya nasional imlek dan menganggap Bhinneka Tunggal Ika sedang terkoyak-koyak sebaiknya berkenan kembali membuka catatan sejarah bangsa. Betapa masyakat Tionghoa merupakan salah satu suku yang sangat gigih berjuang untuk bangsa.

Dengan demikian tugas kita sebagai penerus para pejuang bangsa adalah menjaga dan merawat kebhinekaan. Marilah kita ciptakan toleransi antara sesama. Kita buka mata yang berada di kepala dan hati kita masing-masing untuk melihat kenyataan suasana kesemarakan dan kebahagiaan yang menghiasi kehiruk-pikukkan Hari Raya Imlek 2017. Imlek aman Indonesia damai. (*)

Penulis: Dedy Ibmar, Penggiat Kajian Logika dan Filsafat di Pojok Inspirasi Ushuluddin (PIUSH)

Komentar Anda

comments