Tangsel Bakal Punya Perda Soal Gender

oleh
Sosialisasi penyusunan naskah akademik Perda Gender di Serpong. (nad)
banner 300250
Sosialisasi penyusunan naskah akademik Perda Gender di Serpong. (nad)
Sosialisasi penyusunan naskah akademik Perda Gender di Serpong. (nad)

Tangsel, PalapaNews.com – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan di Kota perdagangan dan jasa itu.

Untuk itu BPMPPKB, mengajak semua unsur untuk membahas kajian naskah akademik dan dijadikan Perda Pengarusutamaan Gender yang akan disidangkan 2017 mendatang.

Kepala BPMPPKB Tangsel, Apendi menjelaskan dasar dibuatnya Perda pengarusutamaan Gender adalah untuk menyamaratakan peran serta pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Tangsel.

“Dengan adanya payung hukum tentang gender maka kontribusi dan yang menikmati pembangunan diharapkan merata,” ujarnya dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengarustamaan Gender, Kamis (11/8/2016).

Ditambahkannya untuk mendukung persoalan gender pihaknya juga telah melakukan pemetaan terkait Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas tahun ini dengan akan memisahkan tersendiri Dinas atau Badan Pemberdayaan Perempuan dalam satuan kerja.

“Hasil pemetaan kami nantinya pemberdayaan perempuan akan terpisah menjadi skpd sendiri,” ujarnya.

Wakil walikota Tangsel, Benyamin Davnie menambahkan, bersyukurlah sebagai warga Tangsel yang nantinya memiliki Perda pengarusutamaan gender ini.

“Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsive gender. Karena Perda ini nantinya akan mengatur kesetaraan gender,” tukasnya.

Benyamin menambahkan, perda ini nantinya mempunyai tujuan memberikan dasar bagi aparatur pemda dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah. (nad)

Komentar Anda

comments