Refleksi Korupsi dan Peran Masyarakat di Akhir Tahun 2015

Diterbitkan  Kamis, 31 / 12 / 2015 8:05

Muhammad Faqih

Muhammad Faqih

HAMPIR setiap tahun berita mengenai korupsi mengalir ke telinga, entah itu pejabat daerah atau pusat dari lembaga eksekutif hingga yudikatif, melalui cara dan besarnya nominal yang beragam.

Juga, Indonesia merupakan negara yang cukup terkenal dengan budaya korupsi masyarakatnya. Sebagai anak negeri yang peduli dengan kondisi bangsa, fakta ini tentulah dirasakan sebagai hal menyedihkan yang dapat mencoreng nama harkat dan martabat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

Negara besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekaligus negara yang memiliki tingkat prestasi korupsi yang mencengangkan harga diri Indonesia di mata dunia internasional,  kerap direndahkan hanya karena budaya korupsi yang sudah cukup “Terstruktur, Sistematis dan masif” menjangkiti sistem birokrasi pemerintahan Indonesia.

Berbagai kasus-kasus korupsi setiap harinya muncul di layar kaca sebagai top news namun sayangnya, tak satu pun penyelesaian hukum yang diberikan pada koruptor-koruptor tersebut memberi keadilan bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini TENDENSIUS.

Begitu kira-kira penulis berpendapat, terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat negara,  bicara seolah ia bersih, anti korupsi.

Mainstream perlawanan terhadap korupsi juga diejawantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain.

Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi) maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum.

Masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus menopang dan memperkuat sehingga korupsi dapat ditekan ke titik yang dapat dikendalikan.

Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang dan saling terkait antar aspek yang saling mempengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Juga pemerintah jangan sampai kehilangan akibat dukungan dari masyarakat ketidak seriusannya memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh mengulur waktu untuk memberantas tindak pidana korupsi kelas kakap.

Apabila pemerintah takut berhadapan dengan koruptor kelas kakap dan hanya mengadili atau memproses koruptor kelas teri, maka resikonya adalah kehilangan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah bahkan masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah TENDENSIUS melindungi para koruptor kelas kakap.

Peran Masyarakat

Begitu juga untuk memberantas tindak pidana korupsi, “masyarakat harus memahami dan mengerti apa saja jenis-jenis korupsi dan penyebabnya korupsi dapat berakibat sangat besar baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan hukum”.

Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi masyarakat jarang dapat langsung merasakannya.

Masyarakat hanya berasumsi yang dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah keuangan dan perekonomian negara, pada hal secara tidak langsung yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Maka dalam hal ini masyarakat mau tidak mau harus jeli dan licin. (*)

Penulis: Muhammad Faqih, Presiden Koalisi Mahasiswa UIN (KMU)

Komentar Anda

comments